Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEKITAR 400 hingga 500 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tanah air terancam gulung tikar alias ditutup izin operasionalnya jika tenggat waktu hingga 18 Agustus 2024 ini tidak melakukan proses akreditasi.
"Jadi sekitar 400 hingga 500 PTS yang mungkin terancam akan dicabut izinnya.Jika tidak melaksanakan proses akreditasi hingga 18 Agustus tahun ini," ungkap Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prof Dr Ari Purbayanto menjawab wartawan di sela sela Seminar Akademik di kampus Universitas Terbuka (UT) Pondok Cabe Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Senin (29/7)
Awalnya dalam data BAN PT tercatat sekitar 1.019 PTS namun setelah berkoordinasi dengan sejumlah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) terdata sebanyak 825 PTS yang harus melakukan akreditasi tahun ini.
Baca juga : Prodi Bimbingan Konseling FKIP Undana Sabet Akreditasi Unggul
Berikutnya atas permintaan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud-Ristek Prof Abdul Haris didukung Direktorat Kelembagaan Dikti pihaknya diminta memberikan program percepatan akreditasi.
Selanjutnya BAN PT mengundang PTS dari berbagai wilayah guna memberikan pendampingan bagi 856 PTS tersebut."Mereka diundang, kita dampingi dengan asesor, namun yang hadir hanya 256 PTS," ungkap Ari.
Ari mengakui manakala 500 PTS bakal ditutup akan muncul masalah baru namun sesuai regulasi akan diatur mengacu pada Permendikbudristek No.53.
Baca juga : Gaji Dosen Swasta Rendah, Ini Sebabnya
"Ya kalau dicabut izinnya permasàlahan lain muncul yakni mahasiswanya harus dipindahkan juga dosennya, tetapi aturan ini tentu sesuai dengan Permendikbud Ristek 53," ujar Ari seraya menambahkan dengan batas waktu 18 Agustus 2024 para PTS diharapkan segera melakukan akreditasi.
Dikatakan jika PTS dapat segera mengisi atau meng-upload terlebih duiu untuk akreditasi perguruan tingginya juga program studi (prodi) nya akan cukup aman dari ancaman pencabutan izin.
"Jadi sekarang prodi juga harus diakreditasi, jika tidak akan dicabut izinnya. Kalau dulu belum berlaku sekarang prodi harus akreditasi " tukasnya.
Baca juga : Akreditasi Unggul Permudah Lulusan Terserap Pasar Kerja
Ditanya tentang permasalahan yang muncul dari PTS-PTS sehingga terkendala dalam akreditasi, menurut Ari meliputi permasalahan SDM, dosennya kurangnya, kemudian Yayasan minim dukungan atau tidak memberikan dukungan pendanaan, dan lain lain.
"Mungkin dosennya tidak berkualitas, dosen sampingan. Lalu ada juga dosennya tidak penuh waktu mengajar, alasanna gajinya kecil, dan lain lain, " pungkas Ari.
Data sementara BAN PT dari 500 PTS yang terancam ditutup terbanyak di wilayah LL Dikti III DKI Jakarta dan LL DIkti IV Jawa Barat.(H-2)
Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.
Dalam menghadapi ancaman keamanan siber (cyber threats) Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Agus menilai pemerintah perlu mengevaluasi menyeluruh PSN yang sudah berjalan. Salah satu PSN ialah Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept.
Prabowo menyatakan akan menyerahkan pembangunan infrastruktur lebih besar ke swasta. Hal itu lantaran swasta diharapkan bisa lebih efisien dan tepat waktu dalam pengerjaannya.
PERUSAHAAN swasta dan BUMN harus berkolaborasi aktif dalam mendorong ambisi pemerintah untuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) dalam Paris Agreement.
Konsentrasi pelatihan masih lebih banyak di kota besar, sementara tenaga kesehatan di daerah masih menghadapi keterbatasan akses dan distribusi yang tidak merata.
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) Aceh, kembali menoreh kemajuan. Kali ini Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PRHIA) USK dianggap sebagai pusat riset unik.
Adapun IABEE merupakan lembaga akreditasi Internasional bagian dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Ilmu Hukum menjadi salah satu program studi unggulan yang dimiliki oleh Unkris baik untuk jenjang S1, program magister maupun program doctor.
Akreditasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Pakualaman.
Rektor USK Prof Marwan mengatakan, bersyukur atas keberhasilan lima Prodi Fakultas Pertanian tersebut. Pencapaian ini sangat sejalan dengan tekad USK untuk menjadi World Class University.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved