Pelaksanaan Haji Tahun ini Dapat Banyak Evaluasi dari Timwas Haji DPR RI

PELAKSANAAN ibadah haji pada tahun ini mendapatkan evaluasi dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Kementerian Agama (Kemenag) dinilai lalai terkait dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia di Mina yang mengalami over capacity.

Ketua Timwas Haji sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar menyoroti tenda jemaah haji Indonesia yang melebihi kapasitas. Menurutnya, tenda yang disediakan tidak mampu menampung jumlah jemaah yang ada dan tidak dilengkapi dengan kasur yang memadai.

“Over capacity tendanya, tidak ada kasur. Ini semua harus dikalkulasikan," ungkapnya baru-baru ini.

Baca juga : Kemenag dan DPR Resmi Tetapkan BPIH Tahun Depan Rp93,4 Juta

Lebih lanjut, Gus Muhaimin juga menambahkan bahwa dirinya mendapatkan laporan terkait dengan air conditioner (AC) yang tidak berfungsi di banyak lokasi.

Selain itu, dia juga menemukan adanya penempatan tenda jemaah yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Pengawasan masih terus dilakukan, terutama saat jemaah melaksanakan prosesi melempar jamrah aqobah di Mina.

Gus Muhaimin juga mengungkapkan adanya keterlambatan transportasi bus yang membawa jemaah haji dari pemondokan ke Arafah. Pengantaran jemaah yang dijadwalkan pada pagi hari mengalami keterlambatan hingga siang dan sore hari. Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan dan kelancaran ibadah para jemaah.

Baca juga : Layanan Haji Banyak Masalah, DPR akan Panggil Kemenag

Dia menegaskan beberapa temuan yang diperoleh Timwas akan dievaluasi. Timwas Haji DPR berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi temuan-temuan tersebut dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang.

Diharapkan, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan masukan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang, demi kenyamanan dan kelancaran ibadah para jemaah haji Indonesia.

Gus Muhaimin juga menilai situasi tersebut mencerminkan kelemahan Kemenag dalam bernegosiasi dengan pihak Arab Saudi.

Baca juga : DPR Soroti Pengawasan Haji Terkait WNI yang Berangkat dari Negara Lain

"Betul (ada kelemahan), mestinya posisi Indonesia punya kekuatan bargaining yang bagus, karena jumlah jemaah kita besar, punya hubungan diplomatik yang baik," kata dia.

Menurutnya pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung beberapa waktu lalu hanya bersifat seremonial. Gus Muhaimin menekankan pentingnya diplomasi yang kuat agar Indonesia dapat memperoleh tenda yang lebih layak dan manusiawi di masa mendatang.

"Oleh karena itu ketika Menteri Haji (Arab Saudi) dan Menteri Agama bertemu, mestinya tidak hanya foto-foto," tegasnya.

Baca juga : Jadwal Kepulangan Jemaah Haji Delay Lebih dari 5 Jam, Kemenag Minta Garuda Profesional

Gus Muhaimin juga menyoroti perlunya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) turut serta dalam upaya negosiasi. Ia berharap Kemenlu dapat mendukung Kemenag sehingga posisi negosiasi Indonesia menjadi lebih kuat, termasuk dalam hal mendapatkan maktab yang lebih baik dan fasilitas MCK yang memadai.

"Karena itu dibutuhkan kemampuan diplomasi, bargaining position antara Menag dengan Menteri Haji di sini," tambahnya.

Dia juga menekankan pentingnya memastikan perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah dan Mina bertanggung jawab atas fasilitas MCK yang sering menjadi keluhan utama tiap tahun.

"Oleh karena itu, saya berharap Kemenlu juga mem-back up sehingga kita punya negosiasi yang memadai, termasuk bargaining agar lokasi, kemudian fasilitas MCK yang sangat dikeluhkan. Yang paling pokok keluhan tiap tahun adalah fasilitas toilet MCK yang tidak memadai," jelas Gus Muhaimin.

"Ini harus dijadikan titik tekan agar perusahaan-perusahaan yang menangani Arafah, Mina itu terutama, betul-betul tanggung jawab soal MCK itu. Ini tidak bisa dibiarkan," tandasnya. (Des/Z-7)