Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan inspeksi terhadap salah satu hotel transit jemaah haji Indonesia di Madinah. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selama masa transit sebelum kembali ke Tanah Air. Hotel yang diperiksa adalah Hotel Taiba Suite, yang berlokasi dekat dengan Masjid Nabawi.
Dalam inspeksi tersebut, anggota Timwas Haji DPR yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyampaikan kesannya terhadap fasilitas yang disediakan oleh Garuda Indonesia.
"Setelah saya lihat, hotel transit ini sangat berbeda dari bayangan saya. Awalnya, saya pikir hotel transit itu dekat dengan bandara dan fasilitasnya cukup. Namun, Garuda memberikan pelayanan yang sangat bagus di hotel sekitar Masjid Nabawi," ujar Abdul Wachid di Madinah, Senin (24/6).
Baca juga : DPR Klaim Usulan Pembentukan Pansus Haji Tak Didasari Kepentingan Politik
Abdul Wachid mengungkapkan bahwa fasilitas yang disediakan di Hotel Taiba Suite sangat memadai dan bahkan melebihi ekspektasi. "Hotel ini memiliki fasilitas yang 'wah'. Saya minta ketua regu untuk memanfaatkan fasilitas ini untuk beristirahat sambil menunggu penerbangan," tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya jemaah untuk tetap berada di hotel dan beristirahat, mengingat waktu transit yang bervariasi antara 4 hingga 8 jam tergantung jadwal penerbangan.
Meskipun memuji fasilitas hotel, Abdul Wachid juga mengingatkan tentang pentingnya ketepatan waktu keberangkatan ke bandara. "Ini bagus, tapi perlu diwaspadai ketepatan waktu untuk berangkat ke airport. Perjalanan dari hotel ini ke Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz sekitar 40 menit," jelasnya.
Baca juga : Timwas Haji DPR Desak Penyelidikan Pengalihan Setengah Kuota Tambahan Haji Reguler 2024
Abdul Wachid berharap agar sosialisasi mengenai penggunaan fasilitas hotel transit bisa dilakukan secara efektif kepada ketua regu jemaah, sehingga jemaah dapat beristirahat dengan baik tanpa khawatir ketinggalan penerbangan.
"Saya minta ketua regu dikumpulkan dan disosialisasikan, agar para jemaah itu tidak keluar, istirahat, tidak malah ke masjid," pungkasnya.
Dengan adanya fasilitas hotel transit yang memadai ini, diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menikmati masa transit mereka dengan nyaman dan aman, serta dapat kembali ke Tanah Air dengan kondisi yang prima.
(Z-9)
Persiapan haji di Indonesia tahun depan masih dinamis, baik itu terkait revisi UU Haji sampai Badan Penyelenggara Haji yang didorong menjadi Kementerian Haji.
Rencana pemerintah untuk membentuk Kementerian Haji dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
PEMERINTAH berupaya untuk mengurangi angka kematian jemaah Indonesia pada pelaksanaan haji tahun 2026 dengan skema manasik kesehatan
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved