Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan haji 2024 tidak didasari oleh kepentingan politik.
Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, menyebut langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk perbaikan pelayanan haji di masa yang akan datang.
"Kita tidak akan membahas, tidak akan mengkritik, tidak akan menjatuhkan. Tolong digarisbawahi oleh Kemenag. Kita akan memperbaiki untuk pelayanan ke depan, tidak ada kepentingan politik," ujar Selly, dalam rapat bersama Kemenag di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, yang dikutip Minggu (23/6/2024).
Selly menegaskan tujuan DPR dalam hal ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji di tahun-tahun mendatang.
“Kepentingan kita adalah agar bagaimana jemaah kita di tahun depan dilayani dengan baik, dari sisi manajemen kuota, baik itu kuota reguler maupun haji khusus," kata Selly.
Selain itu, Timwas DPR juga mengeklaim ingin meneliti lebih jauh manajemen penyelenggaraan ibadah haji, operasionalnya, serta manajemen keuangan haji.
Selly kemudian menyoroti masih kurangnya petugas pembimbing haji yang bersertifikat.
“Ini kan harus dibongkar juga oleh DPR. Jadi jangan terlalu alergi dengan Pansus, seolah-olah ini ada politisasi," tegasnya.
Selly juga menekankan tidak ada kepentingan politis terkait wacana Pansus, melainkan murni untuk kepentingan umat.
“Tidak ada kepentingan Cak Imin, tidak ada kepentingan Gus Menteri (Menag Yaqut Cholil Qoumas), yang kita pentingkan adalah kepentingan umat, jemaah agar pelayanan haji di masa yang akan datang lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Yandri Susanto, menilai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 sangat politis.
Yandri menerangkan waktu yang ada tidak cukup mengingat masa reses anggota DPR yang sudah dekat.
Timwas DPR RI berharap bahwa melalui pembahasan yang lebih lanjut dan komprehensif, penyelenggaraan haji di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan memberikan pelayanan optimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia. (Ykb)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong akselerasi pembangunan Gedung Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Saat ini gedung itu dalam tahap pembangunan.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Aktivitas fisik yang berlebihan seperti tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan berjalan jarak jauh menjadi pemicu utama.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved