Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan haji 2024 tidak didasari oleh kepentingan politik.
Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, menyebut langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk perbaikan pelayanan haji di masa yang akan datang.
"Kita tidak akan membahas, tidak akan mengkritik, tidak akan menjatuhkan. Tolong digarisbawahi oleh Kemenag. Kita akan memperbaiki untuk pelayanan ke depan, tidak ada kepentingan politik," ujar Selly, dalam rapat bersama Kemenag di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, yang dikutip Minggu (23/6/2024).
Selly menegaskan tujuan DPR dalam hal ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji di tahun-tahun mendatang.
“Kepentingan kita adalah agar bagaimana jemaah kita di tahun depan dilayani dengan baik, dari sisi manajemen kuota, baik itu kuota reguler maupun haji khusus," kata Selly.
Selain itu, Timwas DPR juga mengeklaim ingin meneliti lebih jauh manajemen penyelenggaraan ibadah haji, operasionalnya, serta manajemen keuangan haji.
Selly kemudian menyoroti masih kurangnya petugas pembimbing haji yang bersertifikat.
“Ini kan harus dibongkar juga oleh DPR. Jadi jangan terlalu alergi dengan Pansus, seolah-olah ini ada politisasi," tegasnya.
Selly juga menekankan tidak ada kepentingan politis terkait wacana Pansus, melainkan murni untuk kepentingan umat.
“Tidak ada kepentingan Cak Imin, tidak ada kepentingan Gus Menteri (Menag Yaqut Cholil Qoumas), yang kita pentingkan adalah kepentingan umat, jemaah agar pelayanan haji di masa yang akan datang lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Yandri Susanto, menilai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 sangat politis.
Yandri menerangkan waktu yang ada tidak cukup mengingat masa reses anggota DPR yang sudah dekat.
Timwas DPR RI berharap bahwa melalui pembahasan yang lebih lanjut dan komprehensif, penyelenggaraan haji di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan memberikan pelayanan optimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia. (Ykb)
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
PEMERINTAH berupaya untuk mengurangi angka kematian jemaah Indonesia pada pelaksanaan haji tahun 2026 dengan skema manasik kesehatan
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved