Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ANGGOTA Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal khawatir akan keterlambatan distribusi kartu Nusuk, identitas penting bagi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Cucun menyoroti problematika besar yang muncul akibat belum diterimanya kartu Nusuk oleh banyak jemaah.
"Banyak yang disampaikan oleh Kementerian Agama yang belum mendapatkan Nusuk. Nah, ini problematika besar ketika nanti seseorang harus pakai ID, smart card atau Nusuk ini yang harus mereka miliki sebagai identitas untuk kelancaran penyelenggaraan haji," ujar Cucun, di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (12/06).
Kementerian Agama, kata Cucun, menjanjikan distribusi kartu tersebut pada hari berikutnya. Namun, ia mengajukan pertanyaan kritis mengenai langkah yang harus diambil jika kartu tersebut masih belum diterima.
Baca juga : Pimpinan DPR RI Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji, Fokus pada Layanan Jemaah Haji
"Kalau besok belum ada, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kita evaluasi," katanya.
Menurut Cucun, evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji.
"Kita perbaikan titik letaknya. Misalkan leading sectornya di Kementerian Agama ini harus ditingkatkan, Kementerian Hukum dan HAM melalui imigrasinya yang harus dilakukan, kemudian Kementerian Perhubungan ini harus dilakukan, BUMN mau melakukan apa," jelasnya.
Baca juga : Wakil Ketua DPR Soroti Manajeman Transportasi Haji
Ia menekankan pentingnya peran berbagai kementerian dan lembaga dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
"Ini penting untuk bagaimana penyelenggaraan ibadah haji kita ini bisa berjalan lancar dan umat merasa trust kepada pemerintah, merasa dilayani dan menunggu lamapun merasa puas," tambah Cucun.
Kartu Nusuk, yang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya digitalisasi dan peningkatan pelayanan haji, berfungsi sebagai identitas jemaah yang mencakup berbagai informasi penting. Kartu ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan dan administrasi selama penyelenggaraan haji.
Evaluasi yang diusulkan oleh Timwas HajibDPR RI ini diharapkan dapat memperbaiki sistem penyelenggaraan haji secara menyeluruh, sehingga kendala seperti keterlambatan distribusi kartu Nusuk dapat dihindari di masa mendatang.
Langkah-langkah perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan lancar dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. (Z-3)
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
MEMASUKI hari ke-60 pelaksanaan ibadah haji, angka kematian jemaah terus bertambah hingga mencapai 418 orang. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Dari jumlah jemaah asal Aceh kali ini (tahun 2025), 4.378 orang, sebanyak 12 di antaranya telah wafat di Arab Saudi.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
PT Pos Indonesia menggandeng PT Bank Muamalat Indonesia untuk meluncurkan layanan pembukaan Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) di lebih dari 4.800 Kantor Pos.
PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Selasa (1/7). Ini merupakan kunjungan perdana Prabowo sejak dilantik menjadi Kepala Negara.
Kedatangan terlambat dua hari akibat dampak ketegangan perang Iran - Israel yang melibatkan Amerika Serikat, sehingga aktivitas penerbangan di kawasan Timteng sempat dihentikan.
Pada Tahun 1446 H/2025 M ini, ada sebanyak 203.149 jemaah haji reguler asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi ke dalam 502 kelompok terbang (kloter).
Kementerian Agama menyampaikan operasional pemulangan jemaah haji gelombang I ke Tanah Air telah selesai.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Maman Immanul Haq, menegaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi syarikah haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved