Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
WAKIL Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, menyampaikan hasil pemantauan tim pengawas DPR RI terhadap pelaksanaan haji di Mekkah, Arab Saudi. Selama dua hari terakhir, tim pengawas telah meninjau berbagai aspek penting seperti pemondokan, konsumsi, kesehatan, dan transportasi. Pemantauan ini bertujuan memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia di tanah suci.
"Potret Mekkah ini akan kami bawa ke Kementerian Agama untuk diterapkan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Apa yang sudah bagus di Mekkah diharapkan bisa diterapkan dengan baik di sana. Apa yang kurang akan kami eliminir," ujar Lodewijk, usai rapat koordinasi dengan Menteri Agama RI dan jajarannya di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (12/06).
Lodewijk menekankan bahwa tim pengawas DPR RI sangat antusias dalam menjalankan tugasnya. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada Kementerian Agama, meskipun waktu yang diberikan untuk menjawab hanya 30 menit. "Kami segera menghentikan diskusi karena jajaran Kementerian ini harus turun ke lapangan. Hanya tinggal tiga hari lagi sebelum puncak ibadah haji, jangan sampai mereka tertahan mendengar diskusi kita," ujarnya.
Baca juga : Timwas Haji DPR Minta Penambahan Kuota Tenaga Medis untuk Haji 2024
Lodewijk menyampaikan bahwa Tim Pengawas DPR RI telah menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan prosesi haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina kepada Kementerian Agama. Ia menekankan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan ini akan berdampak negatif pada berbagai pihak. "Kami berharap pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, termasuk penggunaan smart card yang masih menghadapi kendala. Kementerian Agama sudah memiliki rencana darurat jika terjadi hal-hal tak terduga," tambah Lodewijk.
Lebih lanjut, Lodewijk menegaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan haji tahun ini adalah transportasi. Adanya kebijakan baru mengenai murur (melintas) di Muzdalifah yang diberlakukan setelah kejadian tahun lalu, di mana jemaah mengalami kesulitan.
"Bagaimana titik drop di Mina, siapa yang mengantar para lansia ke maktab masing-masing, dan bagaimana kendaraan harus keluar untuk tugas lain, semua ini perlu diatur dengan baik," ungkap Lodewijk.
Baca juga : Menag Minta Jangan Ada Penumpukan Jemaah di Muzdalifah
Lodewijk juga menyoroti pentingnya layanan yang ramah lansia dalam pelaksanaan haji. "Kami mengecek kendaraan yang digunakan, ada 20 kendaraan yang menggunakan hidrolik untuk memudahkan lansia naik. Ini langkah baik, namun masih banyak yang perlu diperhatikan, termasuk kebutuhan jemaah difabel," ungkapnya.
Selain aspek operasional, Lodewijk juga menekankan potensi ekonomi dari pelaksanaan haji. Dengan banyaknya jemaah Indonesia, diharapkan ada kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. "Pendapatan bukan pajak diharapkan bisa meningkat. UMKM harus memenuhi standar tertentu agar bisa berpartisipasi, termasuk dalam penyediaan bahan pangan seperti sayuran dan beras," ujarnya.
Lodewijk juga menyarankan adanya perhitungan matang jika ingin membuka pemondokan untuk jemaah umrah di masa depan. "Pesawat dari Indonesia selalu penuh, ini menandakan ekonomi kita sudah bangkit. Jika ada yang menginap, harus ada perhitungan tertentu agar memberikan kontribusi ekonomi bagi Indonesia," jelasnya.
Lodewijk juga menyampaikan kepercayaan penuh kepada Kementerian Agama untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak ibadah haji. "Kami harapkan pelaksanaan haji berjalan aman, lancar, dan tertib sesuai harapan pemerintah, DPR, dan keluarga jemaah di Indonesia," pungkasnya.
Dengan segala persiapan dan pengawasan yang ketat, diharapkan pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. (Z-7)
Selain pengawasan kuota haji, Prof. Murniati juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis raker dihelat malam itu upaya kejar target pengesahan RUU akan dilakukan pada Rapat Paripurna terdekat.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Kemenag melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam menetapkan sebanyak 69.313 guru mata pelajaran PAI di sekolah sebagai peserta PPG Batch 2 Tahun 2025.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Kemenag bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN menerbitkan 5.200 sertifikat wakaf selama semester 1/2025.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah menyayangkan kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan haji kembali terjadi.
KEMENTERIAN Agama telah merilis panduan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Tahap selanjutnya, Kemenag siapkan para fasilitator untuk percepatan implementasi KBC.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved