Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk mempersiapkan pemasangan sistem peringan dini atau early warning system (EWS). Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak bencana banjir lahar dingin pascaerupsi Gunung Marapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Provinsi Sumatra Barat.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan, peringatan dini ini merupakan bentuk komitmen pusat terhadap tiga kabupaten yang dilanda banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 lalu. Ketiga wilayah terdampak bencana tersebut adalah Kabupaten Padang Panjang, Agam, dan Tanah Datar.
Raditya berharap, pemerintah provinsi dan kabupaten serta partisipasi masyarakat turut andil dalam pemasangan maupun pemeliharaan instrumen peringatan dini. “Tantangan selanjutnya bagaimana sistem peringatan dini ini dapat mendorong adanya early action di tengah masyarakat,” ujar Raditya Jati dalam keterangannya, Senin (10/6).
Baca juga : Curah Hujan masih Tinggi, Modifikasi Cuaca tidak Berhenti
Pemasangan perangkat peringatan dini ini diharapkan dapat menjadi contoh kasus yang baik. Menurutnya, masyarakat setempat telah memiliki modalitas untuk memahami peringatan dini sehingga dengan adanya EWS ini mereka mampu melakukan aksi dini untuk merespons peringatan tersebut.
Sementara itu, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh mengatakan, pemasangan instrumen peringatan dini sangat penting untuk mengantisipasi potensi yang masih akan terjadi di wilayah terdampak saat ini. Menurutnya masih ada sekitar 700 ribu m3 material vulkanik pascaerupsi Gunung Marapi.
Sistem peringatan dini ini akan mengintegrasikan informasi cuaca, informasi aktivitas gunung api, informasi getaran dan sensor cuaca. Berbagai informasi tersebut akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk kesiapsiagaan maupun langkah mitigasi terhadap potensi dampak bencana.
Baca juga : BNPB Ledakkan Batuan Material Sisa Banjir Lahar Gunung Marapi di Sumbar
Udrekh bersama tim dan dukungan BPBD Provinsi Sumbar akan melakukan survei sebagai langkah awal kegiatan pemasangan alat peringatan dini. Pihaknya telah mendapatkan data dan informasi spasial kondisi pascabencana lahar dingin. Ia menambahkan, ini akan membantu tim untuk menentukan titik perangkat sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Selanjutnya, Udrekh menekankan juga pada aspek masyarakat setempat. Sistem peringatan dini tidak sebatas pada perangkat atau fasilitas teknologi yang digunakan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat.
Hal tersebut bertujuan agar warga paham dan melakukan aksi dini apabila mendengar bunyi sirine peringatan dini. Di samping itu, sosialisasi juga membuat mereka turut merawatnya sehingga keberlanjutan fungsi perangkat dapat terjaga.
Pada Senin (10/6) ini, Deputi Bidang Sistem dan Strategi dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB akan bertemu dengan Gubernur Sumbar, khususnya menyampaikan persiapan pemasangan peringatan dini. (Ifa/P-5)
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
Peralatan pemantau aktivitas Gunung Merapi mencatat lonjakan kegempaan selama periode Jumat (9/1) hingga Kamis (15/1), dengan total 1.277 kejadian gempa.
Jarak luncur ke-8 kali awan panas guguran itu maksimum 1.500 meter dari puncak dan mengarah ke barat daya atau mengarah ke hulu Kali Krasak, Bebeng dan Sat/Putih.
BPPTKG Yogyakarta melihat adanya sedikit perubahan morfologi pada kubah barat daya Gunung Merapi, akibat perubahan volume kubah dan aktivitas guguran lava.
BPPTKG Yogyakarta menyatakan luncuran awan panas guguran maupun lava Gunung Merapi, masih dalam jarak aman dari permukiman maupun destinasi wisata di lereng gunung itu.
BADAN Geologi ESDM menyebut dari sekitar 500 gunung api di Indonesia, pertengahan Desember ini sebanyak 3 gunung berstatus siaga, 24 waspada, dan total 127 gunung api berstatus aktif.
"Jadi memang wajar (terjadi guguran) ketika musim hujan di bulan November, Desember (2025), kemudian puncaknya nanti Januari, Februari (2026) itu intensitas guguran akan sedikit meningkat,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved