Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 22 jemaah yang ditangkap petugas keamanan Arab Saudi karena menggunakan visa ziarah syakhsiyah untuk ibadah haji dinilai sebagai korban penyelenggara perjalanan haji yang tidak taat peraturan. Kejadian ini harus jadi pembelajaran agar lebih berhati-hati memilih perusahaan travel dan memperketat pengawasan sebelum keberangkatan.
Direktur Utama Aminin Travel Haji dan Umroh Dr H Iqbal Alan Abdullah SH MSc pun meminta semua pihak untuk tidak menghujat 22 jemaah itu dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Sebaliknya, dia meminta aparat terkait melakukan tindakan tegas atas travel yang memberangkatkan jemaah tersebut. Ia juga menyerukan agar dilakukan pembenahan serius untuk mencegah jemaah yang tidak sesuai visa agar bisa terdeteksi sebelum keberangkatan.
Baca juga : Ormas Islam Dukung Arab Saudi Soal Penertiban Visa Haji
"Tolong jangan salahkan mereka (22 orang jemaah), justru jemaah ini pihak dirugikan, baik materi maupun ibadahnya jadi terkendala. Yang salah itu penyelenggaranya harus ditindak tegas. Travel harusnya bisa mencegah kejadian ini, jangan merugikan jemaah yang terkadang hanya ikut tanpa memahami regulasi," ucap Haji Iqbal, panggilan akrabnya, terkait penangkapan 24 jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Menurut mantan anggota DPR RI ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri hingga maskapai penerbangan perlu dilibatkan untuk membuat jaring pengaman.
“Intinya urusan visa harus selesai di Indonesia jangan sampai baru ketahuan setelah di Arab Saudi, ini benar-benar kasihan jemaahnya sudah habis uang banyak ratusan juta, eh berhadapan dengan hukum negara lain lagi," terang dia.
Baca juga : Jemaah Haji Indonesia Dukung Penerapan Aturan Ketat Visa Haji
Ia juga mengingatkan ibadah haji harus menggunakan visa haji, bukan visa lain. Kerajaan Arab Saudi sendiri memperketat razia untuk mencegah pelaku ibadah haji tanpa tasreh (izin) yaitu visa haji. "Kita berharap semua jemaah mematuhi aturan ini, dan hati-hati memilih travel agar kejadian ini tidak terulang lagi," ujarnya.
Ia mencontohkan Aminin Travel Haji dan Umrah misalnya termasuk salah satu travel haji dan umrah yang berizin serta memiliki akreditasi A dari Kementerian Agama. Travel ini juga dikenal dengan pelayanan terbaik bagi jemaah serta amanah dan berkah.
Seperti diberitakan, 24 WNI ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi di Madinah pada 28 Mei 2024. Mereka ditangkap saat miqat di Bir Ali karena tidak mengantongi visa haji.
Namun, sebanyak 22 jemaah akhirnya dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah dan segera dipulangkan ke Indonesia. Namun, dua orang lainnya sebagai koordinator diproses hukum dan dikenai Pasal Transporting Haji dari otoritas keamanan Arab Saudi dengan hukuman denda 50 ribu riyal atau setara Rp216 juta, kurungan 6 bulan penjara, dan larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun. (H-2)
Kemenhaj RI kebut proses visa haji 2026. Sebanyak 162 ribu dokumen telah diproses, 57 ribu visa dicetak, sisa 40 ribu ditarget rampung awal Maret.
Integrasi SISKOHAT dan Nusuk mempercepat proses visa haji 2026. Data jemaah Indonesia kini tervalidasi langsung dengan sistem Arab Saudi.
HARI ini, Minggu, (8/2) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H, pemerintah Arab Saudi resmi mulai menerbitkan visa haji 2026 atau 1447 Hijriah.
Tidak diterbitkannya visa haji furoda tahun ini membuat DPR RI mendukung penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur sekaligus mengawasi pelaksanaan haji furoda.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan tidak terbitnya visa haji furoda tentu menimbulkan kerugian.
PEMERINTAH Arab Saudi dikabarkan telah resmi menutup pelayanan visa haji. Penutupan itu berlaku untuk seluruh jenis visa haji, padahal visa haji furoda belum terbit.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Tahapan saat ini adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jemaah calon haji.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved