Hak Paten Bisa Menjadi Masalah Vaksin dalam Akses Patogen

AHLI biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo menilai alotnya pembahasan akses patogen bisa juga terjadi karena masalah paten yang dimiliki oleh industri kesehatan luar negeri yang notabene adalah perusahaan swasta yang sangat komersil dalam hak paten.

"Memang dulu terbantu dengan adanya Gavi (alliance of vaccine) di mana para pengembang vaksin sudah mendapatkan komitmen produksi vaksin yang dibutuhkan dan didanai oleh donor seperti Bill Melinda Gates," kata kata Ahmad saat dihubungi, Minggu (2/6).

Diketahui pembahasan akses patogen atau Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS) dalam Pandemic Treaty masih berjalan alot. Pandemic Treaty merupakan instrumen internasional baru untuk mengatasi persoalan kesiapsiagaan dan respons pandemi.

Baca juga : IDI: Vaksin di Indonesia Masih Efektif untuk Varian Delta B.1617.2

Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi yang juga sepaket dengan PABS yang Kementerian Kesehatan perjuangkan di WHO karena pengembangan ekosistem tentu perlu suntikan dana dan juga tech transfer seperti pembuatan vaksin mRNA yang ternyata jauh lebih cepat.

"Tapi sekali lagi ini mungkin tersendat dari aturan internal dari negara-negara maju yang belum tentu bisa mengontrol perusahaan swastanya," ujar dia.

Negara-negara maju seperti Tiongkok pada dasarnya tidak akan khawatir melakukan publikasi data sequence pathogen yang menimpanya karena infrastruktur industri kesehatan Negeri Tirai Bambu itu memang sudah bagus, dari aspek pengembangan hingga produksi alat diagnostic PCR dan vaksin.

"Hanya saja buat Indonesia, ekosistem kita dari mulai penelitian hingga industri kesehatan masih relatif kurang maksimal, sehingga dikhawatirkan informasi sequence genomic pathogen dari Indonesia, di kapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara," pungkasnya.