Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Putih Sari mendesak pemerintah mengangkat sekitar 683 orang D4 Bidan Pendidik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lulus mengikuti rangkaian tes PPPK tahun 2023.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai pelamar tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kualifikasi D4 Bidan Pendidik tidak termasuk dalam persyaratan kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional kategori keahlian.
“Itu sebenarnya karena perbedaan pandangan soal nomenklatur, harusnya hal ini bisa dimusyawarahkan dengan baik. Kami mendukung para bidan D4 pendidik untuk bisa mendapatkan haknya diterima sebagai PPPK,” jelas Putih Sari kepada Media di Jakarta, Kamis (23/5).
Baca juga : Pemerintah akan Batalkan Penghapusan Honorer, Komisi II: Jangan PHP!
Diketahui dalam Surat Edaran yang diterbitkan Kemenkes, kriterianya hanya disebutkan D4 kebidanan sehingga beberapa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) meloloskan D4 Bidan Pendidik.
Hal ini diperkuat oleh organisasi profesi, yakni Ikatan Bidan Indonesia (IBI). IBI menilai D4 bidan pendidik memiliki kompetensi yang identik dengan D4 kebidanan pada umumnya.
Putih kemudian menambahkan mestinya para stakeholder dalam hal ini Kemenkes dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) lebih bijaksana melihat aspek lainnya, terutama dari sisi kompetensi, keahlian, dan pengalaman para D4 bidan pendidik ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sudah tidak diragukan lagi.
Baca juga : 193 Ribu Guru Honorer Lulus PPPK Belum Dapat Penempatan
“Selama bertahun-tahun, para Bidan D4 pendidik ini juga menjalankan praktik keprofesian mereka, dan juga memiliki STR atau Surat Tanda Registrasi sebagai bentuk pengakuan kompetensinya sebagai tenaga kesehatan yang telah diakui oleh pemerintah,” tandas anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan tenaga kesehatan D4 Bidan Pendidik dari seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kemenpan RB di Jakarta pada 25 April 2024. Mereka mewakili 683 teman sejawatnya yang menuntut kejelasan SK PPPK yang dibatalkan Kemenkes. Mereka belum mendapat SK tersebut karena dinyatakan tidak memenuhi syarat usai dinyatakan lulus setelah mengikuti rangkaian pendaftaran PPPK Kesehatan.
Namun demikian, Kemenkes membantah telah membatalkan kelulusan ratusan bidan pendidik yang mengikuti tes PPPK tahun 2023 itu. Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril menyebutkan, kelulusan ratusan bidan itu dibatalkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena kualifikasi tidak sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
Laporan ketenagakerjaan Biro pada hari Jumat melaporkan penambahan tenaga kerja hanya 73.000 di AS bulan Juli.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyambut baik komoditas yang dibutuhkan AS akan dikenakan tarif lebih rendah bahkan 0%, termasuk tembaga
WAKIL Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga kerja khususnya untuk green job akan meningkat ke depannya.
Realisasi investasi di Kabupaten Indramayu pada triwulan I 2025 menembus Rp362 miliar.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved