Dikepung Ancaman Bencana, Masyarakat Perlu Perkuat Informasi Kebencanaan

BERBAGAI bencana alam terjadi di Indonesia dalam waktu berdempetan. Sebut saja erupsi gunung ruang, hingga yang teranyar ialah banjir lahar hujan dan tanah longsor Sumatra Barat. Berbagai bencana alam memang mengancam Indonesia, seperti banjir, gempa bumi dan tanah longsor. Karenanya, pengarusutamaan informasi kebencanaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Plt Ketua Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Muhammad Anggri Setiawan mengungkapkan,

“Salah satu strategi penting dalam pengarusutamaan informasi kebencanaan adalah mempopulerkan isu-isu kebencanaan di tengah masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan demografi, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat,” kata Anggri, Jumat (17/5).

Menurut dia, dengan memahami informasi kebencanaan yang relevan dengan konteks kehidupan mereka, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi dan mengurangi dampak negatif dari bencana. “Upaya ini diharapkan dapat membangun budaya tanggap bencana yang kuat dan menyeluruh di masyarakat,” pungkasnya.

Baca juga :  Manusia Sebagai Penentu Katastrofe

Menyusul bencana banjir lahar hujan dan tanah longsor yang menerjang Sumatra Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memperkuat sistem peringatan dini banjir lahar hujan dan tanah longsor atau 'galodo' di sekitar kawasan rawan bencana Gunungapi Marapi. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Galodo sendiri merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau berupa aliran sungai disertai dengan sedimen (pasir, kerikil, batu dan air) dalam satu paket/ unit dengan kecepatan tinggi atau air bah. 

Suharyanto mengatakan pihaknya akan mendorong penguatan sistem peringatan dini bagi masyarakat khususnya yang berada tidak jauh dari kaki Gunungapi Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Nantinya, pembangunan sistem peringatan dini tersebut akan bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

Baca juga : Antisipasi Potensi Bencana, BPBD DKI Turunkan Tim Reaksi Cepat 

"Segera buat sistem peringatan dini menggunakan kabel untuk mengukur tinggi muka air karena kan itu tidak mahal jadi bisa menggunakan hibah dan rehabilitasi atau dana siap pakai nanti kami akan terus mendampingi pemerintah daerah," kata Suharyanto. 

Suharyanto juga menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana lahar hujan Gunung Api Marapi. Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah pusat dan daerah mengawal dan merealisasikan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari infrastruktur mitigasi, memasang rambu zona bahaya, serta memasang alat pemantau curah hujan dan ketinggian muka air sungai. 

"Mohon pembangunan sabo dam itu dikawal, tahun ini sampai tahun depan bisa 25 sabo dam bersama Kementerian PUPR, ini bagian dari infrastruktur mitigasi di aliran lahar dingin," tegas Suharyanto. 

Penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini tersebut merupakan bagian dari amanah UU Nomor 24 Tahun 2007, yang mana penanggulangan bencana meliputi upaya prabencana dan pascabencana. Tahap prabencana meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. Di mana hal tersebut merupakan kunci guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang termasuk upaya meminimalisir dampak korban jiwa. (Ata/Z-7)