Opsi Perbaikan Sistem PPDB Bisa Dilakukan Bersama Sekolah Swasta

PENGAMAT Pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto mengatakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang mengadopsi 4 sistem di setiap daerah perlu dievaluasi total menyangkut regulasi dan implementasinya. Hal ini agar sejumlah permasalahan yang masih muncul setiap tahun dapat diperbaiki secara serius.

“Masalah utama adalah keterbatasan bangku sekolah negeri, terutama jenjang SMP dan SMA/SMK negeri. Komposisi populasi anak didik kita itu mestinya relatif sama dari SD sampai SMA/SMK,” ujar Totok kepada Media Indonesia di Jakarta pada Senin (22/4).

Kendati demikian, pada kenyataannya, jumlah daya tampung atau kuota siswa masih mengalami kesenjangan. Menurut Totok, di sejumlah daerah memang ada ketimpangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa yang mendaftar yang disebabkan oleh ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di beberapa wilayah Indonesia.

Baca juga : PPDB 2023 Diwarnai Masalah, Pemerintah Perlu Evaluasi

“Tetapi kenyataannya komposisi bangku sekolah atau daya tampung sekolah negeri mengerucut seperti piramida ketika ke jenjang yg lebih tinggi alias makin mengecil atau terbatas,” imbuhnya.

Menurut Totok, masih banyak sekolah yang kekurangan siswa, bahkan tidak ada siswa yang terdaftar dalam satu sekolah atau sebaliknya sekolah negeri tidak mampu menyerap semua calon siswa karena keterbatasan ruang kelas.

“Data tentang daya tampung sekolah negeri memang terbatas, ditambah lagi sebarannya tidak merata per kabupaten ada SMA negeri, apalagi kecamatan dan di bawahnya,” jelasnya.

Baca juga : PPDB Kacau Balau, Semua Lepas Tangan

Lebih lanjut, Totok mendorong perlunya sebuah evaluasi yang menyeluruh dari segala aspek karena PPDB tidak hanya terkait dengan pendidikan, tapi juga dengan data demografis siswa yang akan berpengaruh pada berbagai fasilitas infrastruktur sekolah dan sarana publik.

“Solusinya ada dua, yaitu pertama membangun sekolah negeri baru dan kedua mengajak sekolah swasta bekerjasama dalam menampung lulusan SD dan SMP,” jelasnya.

Hal ini menurut Totok bisa dilakukan melihat Provinsi Jakarta yang telah meluncurkan Sekolah Kolaborasi dengan mengajak sekolah swasta dalam PPDB. Sistem yang seperti Ini menurut Totok bisa menjadi solusi cepat agar anak didik bisa melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Baca juga : Ganjar Sebut Sekolah di Indonesia Buat Siswa Stres

Menurut Totok, sistem penerimaan siswa baru di jenjang pendidikan dasar menengah yang memfokuskan pada zonasi dan afirmasi bertujuan untuk mendekatkan anak agar bisa bersekolah dekat dengan rumahnya, sehingga relatif tidak berbiaya dari segi transportasi dan aman dalam jangkauan rumah, namun ada efek kebijakan berupa masalah kesenjangan yang harus menjadi evaluasi.

“Kalau masalahnya adalah daya tampung dan sebaran sekolah negeri yang belum merata, kebijakan zonasi hanya menguntungkan anak-anak didik yang berdomisili dekat sekolah-sekolah negeri, ini tidak adil,” ungkapnya.

Totok berharap ada evaluasi untuk memperhatikan peserta didik dari latar belakang kurang mampu karena mereka tidak punya opsi pilihan lain dan akan disulitkan secara ekonomi jika gagal masuk ke sekolah negeri.

“Mestinya ada kebijakan yang memihak ke anak didik dari keluarga miskin yang tidak mampu bersekolah di sekolah swasta yang membayar karena anak didik dari keluarga mampu masih dapat bersekolah di swasta kalau gagal masuk negeri,” ungkapnya. (Z-8)