Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEBERHASILAN Indonesia mencapai capaian Universal Health Coverage (UHC) dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun ini membuktikan bahwa peran negara mampu memberikan dan memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Keberhasilannya tersebut menjadikan banyak negara tertarik untuk mempelajari bagaimana upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam mencapai capaian tersebut. Kali ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti berkesempatan membagikan pengalamannya dan menjadi pembicara pada tiga sesi kegiatan yang diadakan oleh The Annual Health Financing Forum di Washington DC., di antaranya Session Social Protection in Health, Consultation Special Session: Making Social Health Insurance Works for UHC dan Session Budget Execution in Health: From Bottleneck to Solutions. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara yang tergabung dalam Joint Learning Network (JLN) dan World Bank.
Ghufron menyebut langkah dalam pencapaian UHC yang diupayakan telah menjadi fokus utama dalam membuka akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Apalagi, dalam rentang waktu 10 tahun, capaian kepesertaan Program JKN sudah 96,67% per 1 April 2024.
Baca juga : BPJS Kesehatan Siap Layani Peserta JKN Selama Libur Lebaran 2024
“Satu dekade Program JKN telah berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Banyak negara sangat tertarik kepada BPJS Kesehatan sebagai sebuah program gotong royong berkonsep single payer. Jika dibandingkan negara-negara lain yang butuh puluhan tahun untuk mencapai UHC, progres di Indonesia ini terbilang luar biasa pesat,” ungkap Ghufron, Senin (15/04).
Dalam menjalankan Program JKN, BPJS Kesehatan memiliki tiga kompetensi inti organisasi, yaitu risk pooling melalui memperluas cakupan penduduk untuk menjamin akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, revenue collection melalui kontribusi dari semua sumber pendanaan dan strategic purchasing melalui pengelolaan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, menjamin manfaat peserta sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan pengelolaan sistem pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif.
Ghufron mengakui bahwa dalam implementasinya, Program JKN menemukan berbagai tantangan. Namun, dengan komitmen yang kuat, BPJS Kesehatan terus berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan beragam inovasi, antara lain perluasan cakupan melalui penambahan peserta baru maupun pengaktifan kembali peserta.
Baca juga : Program JKN Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dari Industri Kesehatan
"Selain itu, peningkatan pendapatan dan penerimaan iuran melalui penyempurnaan program pengumpulan iuran dan pemanfaatan teknologi terkini. Kemudian menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait alam meningkatkan kualitas layanan, implementasi penelitian dan pengembangan program baru dan penyempurnaan program yang sudah ada dan menghadirkan inovasi layanan kepada peserta," tambah Ghufron.
Tak berhenti sampai di situ, Ghufron menyebut BPJS Kesehatan juga menjalankan program kerja secara efektif dan efisien dengan output dan outcome yang dapat diukur secara optimal, melaksanakan sosialisasi, advokasi, serta monitoring dan evaluasi fungsi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan citra positif organisasi, dan menciptakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, setara yang selaras dengan upaya transformasi mutu layanan yang tengah dicanangkan BPJS Kesehatan.
Dirinya juga menambahkan, saat ini juga BPJS Kesehatan tengah memanfaatkan teknologi untuk diintegrasikan ke dalam pelayanan kesehatan kepada peserta. Dengan adanya perkembangan teknologi, harapannya bisa memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan tanpa adanya hambatan jarak dan waktu.
"Di sisi pelayanan, BPJS Kesehatan lebih dulu telah memanfaatkan teknologi dalam memberikan layanan bagi peserta. Optimalisasi Aplikasi Mobile JKN misalnya. Adanya fitur baru seperti telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean online hingga fitur i-Care JKN diyakini mampu menjadi solusi atas pelayanan yang diakses peserta. Kemudian, ada juga Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Voice Interactive JKN (VIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165 juga menjadi alternatif bagi peserta yang ingin mengakses pelayanan kesehatan secara mudah," tambah Ghufron.
Di akhir pertemuannya, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk menjamin terwujudnya cakupan kesehatan semesta dan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan setara. Harapannya, dengan capain UHC di Indonesia ini bisa membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah. (RO/Z-7)
Pentagon mengumumkan seluruh 800 personel Garda Nasional telah sepenuhnya dikerahkan ke Washington DC.
Pasukan Garda Nasional mulai terlihat berpatroli di Washington DC, sehari setelah perintah Presiden AS Donald Trump.
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengkritik keputusan Presiden Donald Trump ambil alih kepolisian dan pengerahan Garda Nasional.
Presiden Donald Trump kerahkan 800 personel Garda Nasional ke Washington DC untuk pemberantasan kejahatan dan tunawisma.
Presiden Donald Trump serukan agar para tunawisma "segera pindah" dari Washington DC.
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Saat sakit, sebagian orang mungkin langsung berpikir untuk pergi ke rumah sakit agar segera ditangani oleh dokter spesialis.
Ia juga menegaskan pentingnya tata nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang humanis dan berkelanjutan.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved