Program JKN Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dari Industri Kesehatan 

DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan, dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diproyeksikan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6,6 juta jiwa pada tahun 2030.

Mayoritas angka tersebut berasal dari industri kesehatan. Besarnya pembelanjaan (spending) lewat Program JKN juga diperkirakan meningkatkan pendapatan domestik bruto hingga 195 triliun Rupiah. 

"Diproyeksikan pada tahun 2030 akan tercapai output nasional sebesar 434 triliun Rupiah. Di antara angka ini ada kontribusi besar dari organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama. Apabila Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) sehat, maka penduduk Indonesia juga akan sehat, karena NU merupakan organisasi besar dengan jaringan yang luas," ujar Ghufron dalam kegiatan Nahdlatul Ulama Health Summit 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/08). 

Ghufron menambahkan, besarnya tenaga kerja yang diserap di industri kesehatan merupakan dampak positif dari meluasnya cakupan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Kesehatan dan Pendidikan Modal Utama Bangsa

Terhitung mulai 1 Agustus 2023, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.547 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), serta 2.988 rumah sakit dan klinik utama. Jumlah ini akan terus meningkat seiring perkembangan kepesertaan JKN.

260 Juta Peserta JKN

"Perkembangan ini merupakan yang tercepat dan terbesar dalam sejarah dunia. Indonesia mencapai kepesertaan jaminan sosial kesehatan sebesar 260 juta peserta lebih per 1 Agustus 2023, atau 93% dari penduduk Indonesia setelah sepuluh tahun beroperasi," jelasnya.

"Di Jerman saja baru mencapai UHC setelah program jaminan kesehatannya berjalan selama 127 tahun. Tentunya seluruh capaian ini berkat dukungan dari seluruh stakeholders, termasuk LKNU," ungkap Ghufron. 

Baca juga: Pemkot Batam: Jangan Sampai Ada Pekerja Tak Dilindungi Program JKN

Ghufron pun mengajak setiap pengurus, kader dan seluruh pihak yang terlibat dalam LKNU untuk mempromosikan JKN demi tercapainya cakupan semesta jaminan kesehatan, atau universal health coverage (UHC). 

Hal ini sejalan dengan visi dan misi presiden dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai informasi, UHC merupakan salah satu target dalam salah satu tujuan dalam Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), yang merupakan agenda pembangunan dunia yang ditentukan oleh PBB. Selain kesehatan, target tersebut juga menetapkan 17 tujuan dari 169 target yang ditetapkan. 

Kesehatan dan Pendidikan Penting dalam Bangun SDM

"Kesehatan dan pendidikan merupakan dua hal yang paling penting dalam pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing. Peningkatan kualitas manusia di Indonesia merupakan prioritas utama dalam visi dan misi presiden. Tercantum sebagai yang pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024," tambah Ghufron. 

Baca juga: BPJS Kesehatan Akui Ada Pembayaran Rumah Sakit Selama Pandemi yang belum Diselesaikan

Dalam kegiatan tersebut, Ghufron tak lupa untuk membeberkan baragam inovasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan, dalam rangka mendukung transformasi mutu layanan.

Salah satunya adalah i-Care JKN yang memberikan kemudahan akses kepada fasilitas kesehatan untuk melihat riwayat akses pelayanan kesehatan peserta JKN selama satu tahun terakhir. Inovasi ini memungkinkan dokter dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat kepada peserta JKN. 

"Kami tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi peserta. Sebelum menampilkan riwayat pelayanan, peserta JKN akan diberikan persetujuan tindakan medis sebagai persetujuan bahwa mereka mengizinkan akses tersebut oleh petugas medis. Jadi saat ini, rekam medis peserta JKN sudah ada dalam genggaman," ujar Ghufron. 

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik, Legislator Minta Tingkatkan Pelayanan

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, Siti Fathonah menyampaikan, Indonesia akan mengalami generasi emas pada tahun 2045 mendatang.

Bonus demografi tersebut sebaiknya dipersiapkan dengan bijaksana sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan Indonesia. Untuk itu, pihaknya terus berupaya menyiapkan generasi tersebut secara berkualitas, sehat dan tentunya tanpa stunting.

"Menyiapkan generasi sehat tanpa stunting adalah tugas kita bersama. Jika generasi dengan usia produktif ini kita ciptakan berkualitas maka akan mengurangi beban negara. Untuk itu kita wajib mengisi kualitas SDM ini dengan baik," terang Siti. (RO/S-4)