Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
JUMLAH zero-dose anak yang belum mendapatkan imunisasi sepanjang 2018-2023 mencapai 1,8 juta anak di seluruh Indonesia. Tahun lalu, zero-dose berada di angka 423.615 anak.
Kementerian Kesehatan berupaya mengejar angka anak yang belum mendapatkan imunisasi ini. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine menyebut tahun ini ditargetkan zero dose dapat berkurang minimal 25%.
"Harus (bisa diturunkan), itu kan memang cita-cita kita. Kita selalu kumpul, monitoring, evaluasi dengan daerah, kita selalu bilang itu. Kita berharap mereka bisa jalan di lapangan. Jadi itu harus terus kita ingatkan," kata Prima kepada Media Indonesia di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (18/3).
Baca juga : Diare Penyebab Kematian Tertinggi Anak setelah Pneumonia
Kemenkes pun menyiapkan strategi penguatan imunisasi dari sisi suplai dan demand. Dari sisi suplai, antara lain, memastikan kesiapan vaksin dan logistik vaksin, penguatan analisa wilayah melalui Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Imunisasi.
Selanjutnya, melakukan imunisasi kejar untuk mengurangi jumlah anak tidak diimunisasi/belum lengkap imunisasinya. "Untuk anak-anak yang waktu bayi mungkin terlewat, enggak dapat, bukan berarti sudah selesai. Bisa dikejar di balitanya, bisa dikejar waktu di bawah 3 tahun, dikejar waktu di balita. Jadi waktu anak itu masuk sekolah diharapkan imunisasinya udah lengkap, walaupun tidak ideal," katanya.
Kemudian, melakukan imunisasi tambahan massal (ORI) untuk menutup kantong imunisasi dan menekan potensi transmisi penularan, penguatan mikroplaning (penyusunan rencana kerja), dan monitoring evaluasi program imunisasi. Lalu peningkatan kualitas tenaga kesehatan imunisasi melalui berbagai workshop, orientasi dan pembekalan/pelatihan, penggunaan sistem pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik (SMILE, ASIK).
Baca juga : Program Imunisasi Nasional Rotavirus Dimulai. Ini Manfaatnya bagi Anak
Dari sisi demand antara lain sosialisasi dan edukasi melalui pengembangan materi KIE dengan pendekatan sosio kultural, pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui penguatan kader, Human centre Design (HCD), inter personal communication (IPC), serta pelibatan lintas sektor dalam percepatan imunisasi.
Prima melaporkan, capaian imunisasi dasar lengkap yaitu imunisasi yang harus diberikan kepada anak-anak sebelum ulang tahun pertama, cakupan secara nasional mencapai 95,4%. Namun pada imunisasi baduta lengkap angkanya 86,3%.
"Artinya ada anak-anak yang waktu dia bayi dapat, lewat 1 tahun ibunya lupa atau bagaimana, tidak lagi membawa ke tempat imunisasi," katanya. Beberapa alasan orangtua tidak membawa anaknya untuk diimunisasi, kata Prima, 38% karena takut imunisasi ganda. Adapun alasan lain sebanyak 12% ialah takut efek samping, demam, dan sebagainya. (Z-2)
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyelidikan epidemiolog menyusul temuan 2 kasus covid-19 di provinsi tersebut.
DIREKTUR Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ina Agustina menyampaikan, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas.
Kemenkes mencatat pada Maret 2025 sebanyak 356.638 orang dengan HIV (ODHIV) dari total estimasi 564 ribu ODHIV yang harus ditemukan pada 2025 untuk segera diberi penanganan.
Kemenkes) berkomitmen untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada 2030. Edukasi, deteksi dini, dan pengobatan menjadi kunci dalam mencapai target ini
Kemenkes) mengakselerasi program vaksinasi human papiloma virus atau HPV nasional demi menekan angka kematian akibat kanker serviks.
Para peserta CKG yang terbukti memiliki masalah kesehatan, mereka dapat secara gratis mengakses layanan lanjutannya mengikuti skema BPJS Kesehatan.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved