Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SISTEM digitalisasi dalam pelayanan publik merupakan keniscayaan yang harus diadopsi oleh berbagai stakeholders, salah satunya pada bidang jasa pelayanan kesehatan nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Indonesia--sebagai salah satu sistem pelayanan jaminan kesehatan terbesar di dunia--menerapkan ekosistem pelayanan digital yang dibangun dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menuju tahun ke-10 berdirinya BPJS, sistem didigitalisasi JKN saat ini menjadi salah satu best practice (praktik baik) dalam pengelolaan jaminan sosial dunia. Cukup banyak negara dunia ketiga yang mempelajari cara Indonesia mengelola program jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan berbasis TI (teknologi informasi) dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.
Berbagai negara tersebut hadir untuk mempelajari inovasi layanan kesehatan BPJS berbasis digital melalui forum The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024). Kegiatan tahunan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 negara yang diselenggarakan di Bali pada Rabu hingga Jumat 6-8 Maret 2023.
Baca juga : Dirut BPJS Kesehatan Beberkan Inovasi Digital Program JKN di Forum AeHIN 2023
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan bahwa saat ini jumlah peserta lembaganya menjadi salah satu yang terbesar di dunia mencapai 268,7 juta pada per 1 Maret 2024 atau 96,08% penduduk. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam berprogres menuju Universal Health Coverage (UHC).
"Teknologi digunakan BPJS Kesehatan untuk mengintegrasikan sekaligus menganalisis data dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan program JKN, baik pemerintah maupun penyedia layanan kesehatan. Pada akhir 2023 pengguna mobile JKN sangat meningkat sekitar 34 juta. Saat pertama kali dibuat pada 2019 peserta JKN hanya sekitar 400 ribuan," ujarnya saat ditemui Media Indonesia di Denpasar pada Rabu (6/3).
Sementara itu, dana investasi yang dikelola pada 2023 mencapai Rp95,14 triliun. Gufron tak mengelak bahwa inflasi kesehatan yang jauh lebih tinggi dari inflasi umum menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepesertaan dan mengelola manajemen pelayanan. Akan tetapi, melalui inovasi digitalisasi layanan BPJS, pihaknya memiliki target untuk menaikkan kepesertaan layanan hingga 98% hingga akhir 2024.
"Setiap saat biaya inflasi di dunia kesehatan selalu tinggi daripada inflasi umum. Hal ini merupakan pola yang umum karena inovasi dalam bidang kedokteran tidak pernah berhenti dan selalu ada perkembangan baru. Tahun ini kita optimistis bisa surplus karena sudah ada aset dan pendapatan lebih sejak 2020. Kami juga sudah mengupayakan terkait penyesuaian iuran yang tidak akan naik hingga 2024," tuturnya. (Z-2)
PENGURUS IDI sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT), Iqbal Mochtar, menanggapi wacana dihadirkannya program obat gratis dari Presiden Prabowo Subianto.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut banyak pasien diminta meninggalkan rumah sakit masih dengan selang di hidung untuk makan.
BPJS Kesehatan tegaskan tidak ada pembatasan pelayanan dalam penanganan Demam Berdarah Dengue dalam program JKN.
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved