Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem Mendekati 0% di Akhir 2024

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) optimistis angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa mendekati 0% di akhir 2024. Hal itu tidak terlepas dari tren penurunan angka kemiskinan ekstrem yang cukup signifikan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menuturkan, regulasi tersebut dinilai efektif dengan tiga strategi untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.

"Dari Maret 2021 sampai Maret 2022, kemiskinan ekstrem hanya turun 0,1%. Begitu Maret 2022 sampai Maret 2023 dengan adanya Inpres 4 2022 per Juni, angka kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,92%," ungkap Nunung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Baca juga : Pengamat Sebut Kemiskinan Ekstrem 0% Sulit Tercapai di 2024

"Harusnya Maret 2024 ini Susenas sedang dilakukan surveinya. Mudah-mudahan bisa lebih turun lagi. Bisa 0% gak? Ya mendekati lah," imbuhnya.

Menurut Nunung, konvergensi dari berbagai kebijakan baik tingkat kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah (provinsi/kota/kabupaten) berjalan dengan baik. Kemiskinan ekstrem menjadi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik sehingga seluruh kementerian/lembaga harus mengalokasikan anggaran untuk menyasar kelompok-kelompok miskin ekstrem berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Koordinasi dengan data yang tepat untuk menjadi sasaran target berbagai program, ditambah jmmonitoring langsung ke daerah, kata Nunung, membuahkan hasil yang sangat signifikan.

Baca juga : Pemerintah Optimis Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 2024 Capai 0,5%

"Pak Presiden dan Pak Menko juga memberikan arahan bagaimana caranya menghilangkan ketidaktepat-sasaran. Maka dengan data by name by adress yang dipadupadankan dengan berbagai data yang ada, kita mencoba menyisir kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan berbagai program yang dia masuk desil 1 sampai 4," jelasnya.

Nunung mengatakan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dari 2020 pada saat pandemi plus program-program untuk kemiskinan ekstrem sejak 2023 sangat efektif.

"Ada program bantuan sosial, ada juga program-program yang kaitannya dengan perlindungan sosial. Mulai dari anak sampai lansia, ada PKH untuk ibu hamil, PKH untuk balita, PKH untuk anak sekolah, PIP bantuan pendidikan, PIP pendidikan tinggi, kartu prakerja, JKK, JKN, JKP, dan seterusnya. Ada juga subsidi BBM, program sembako, LPG, listrik. Kemudian yang berbasis kewilayahan ada dana desa," paparnya.

Baca juga : Pemerintah Lakukan Berbagai Inovasi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Ia menyebut ada satu program yang diharapkan bisa diimplementasikan oleh pemerintah yang akan datang. Dalam hal ini, Kemenko PMK sudah membuat analisis regionalisasi bansos.

"Jadi kita melakukan satu analisis yang detail terutama untuk melihat masing-masing wilayah itu memiliki indeks yang berbeda-beda. Harapannya kalau diberikan dalam bentuk non-tunai Rp200 ribu di Yogyakarta semestinya untuk di Papua lebih tinggi lagi. Salah satu dasarnya supaya bisa memberikan kemampuan daya beli masyarakat yang lebih baik di wilayah-wilayah yang memiliki indeks kemahalan lebih tinggi," jelasnya.

Selain itu, yang ingin didorong oleh Kemenko PMK adalah pilar pemberdayaan. Pasalnya, kata Nunung, bantuan bertujuan agar tidak tambah jatuh miskin. "Paling tidak memberikan bantalan. Tapi begitu ada job creation, maka dia ada income, begitu ada income dia punya kemampuan untuk membeli," paparnya.

Oleh karenanya, pada setiap kesempatan, pihaknya mendorong daerah agar memberdayakan masyarakat khususnya desil 1 ketika ada proyek pemerintah.

"Contoh, ada beberapa program dari Kementerian PUPR untuk menyiapkan air bersih. Idealnya, yang bekerja yang desil 1. Karena sudah punya by name by adress, maka mereka yang usianya produktif dia bekerja. Itu sudah kita dorong ke daerah-daerah dan pemerintah pusat," pungkasnya. (H-2)