Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut kemiskinan ekstrem masih sulit untuk ditekan hingga 0% tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah. Menurutnya, meski anggaran bansos termasuk BLT dan bantuan beras sudah digelontorkan tapi efek naiknya harga beras masih dirasakan ke kelompok miskin.
"Kondisi pendapatan masyarakat di daerah penghasil komoditas perkebunan luar jawa juga cukup menantang. Harga tandan buah segar sawit yang rendah berkorelasi dengan sulitnya pendapatan pekebun dan buruh tani mengimbangi naiknya biaya hidup," ujar Bhima kepada Media Indonesia, Senin (4/3).
Bhima menyebut pemerintah perlu kebijakan yang lebih struktural dibanding fokus pada bansos. Salah satunya lewat peningkatan upah pekerja di sektor informal, memperbesar kesempatan kerja, dan fokus pembangunan infrastruktur yang berkorelasi dengan kebutuhan sanitasi, akses air bersih, hingga rumah layak ke daerah 3T.
Baca juga : Konsep Bansos di Indonesia Lebih untuk Menjaga Kelompok Terbawah tidak semakin Miskin
Terpisah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) optimistis angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa mendekati 0% di akhir 2024. Hal itu tidak terlepas dari tren penurunan angka kemiskinan ekstrem yang cukup signifikan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menuturkan, regulasi tersebut dinilai efektif dengan tiga strategi untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.
"Dari Maret 2021 sampai Maret 2022, kemiskinan ekstrem hanya turun 0,1%. Begitu Maret 2022 sampai Maret 2023 dengan adanya Inpres 4 2022 per Juni, angka kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,92%," ungkap Nunung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (4/3).
"Harusnya Maret 2024 ini Susenas sedang dilakukan surveinya. Mudah-mudahan bisa lebih turun lagi. Bisa 0% gak? Ya mendekati lah," imbuhnya.
(Z-9)
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PT Djarum dan Polytron kembali melanjutkan upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Renovasi
Program pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.
Kolaborasi antara Kemensos dan UGM akan difokuskan pada pemberdayaan dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga akademik.
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved