Kemenko PMK: Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan Jadi Haluan Bangsa

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan (RAN-PK) Tahun 2025–2029 pada Kamis (3/7). Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) 2025–2045 yang menjadi arah strategis pembangunan kebudayaan nasional dalam dua dekade ke depan.

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito menegaskan, kebudayaan bukan sekadar ornamen pembangunan, melainkan jiwa yang menuntun arah pembangunan bangsa. “Kebudayaan adalah kekuatan transformatif. Bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, unggul, dan berdaya saing global,” ujar Warsito dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (4/7).

Deputi Warsito menegaskan bahwa RAN-PK harus menjadi peta jalan konkret untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. RAN-PK 2025–2029 akan menjadi dokumen operasional yang merinci arah kebijakan sektoral dan lintas sektoral, integrasi program kebudayaan di seluruh kementerian/lembaga, target capaian yang terukur, hingga mekanisme pelaksanaan dan indikator keberhasilan.

Baca juga : Google dan Meta Dukung Program Kemenko PM Bootcamp Berdaya Bersama

Warsito juga menekankan bahwa RAN-PK bukan sekadar dokumen teknokratik, melainkan bentuk nyata dari komitmen kolektif lintas sektor. Pihaknya juga ingin memastikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga punya komitmen konkret.

"RAN-PK adalah kerja bersama dan menjadi warisan kebijakan untuk generasi mendatang,” tegasnya.

Warsito menyoroti tiga poin penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, sinergi lintas sektor sejak tahap perencanaan.

Baca juga : Maknai Kebangkitan Nasional dengan Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI secara Bijak

Kedua, komitmen konkret dalam bentuk program dan indikator kinerja. Ketiga, keberpihakan anggaran yang mencerminkan posisi strategis kebudayaan sejajar dengan sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Warsito menegaskan bahwa kebudayaan harus menjadi warisan hidup bangsa, bukan sekadar dokumentasi. “Mari kita wujudkan RAN-PK ini sebagai instrumen nyata, bukan sekadar arsip. Kebudayaan harus menjadi ruh pembangunan nasional,” katanya

Dalam rapat tersebut, dilakukan juga peluncuran simbolik penyusunan RAN-PK 2025–2029 oleh Deputi Kemenko PMK Warsito bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta, serta Deputi Bidang PMK Bappenas Qurrota A’yun.

Bambang Wibawarta menekankan pentingnya memasukkan aspek kecerdasan buatan (AI) dalam program pemajuan kebudayaan. Tujuannya agar teknologi tidak mengikis nilai budaya, melainkan memperkaya kreativitas dan coraknya.

Sementara itu, Qurrota A’yun mengingatkan perlunya model pendanaan yang terbuka dan partisipatif. Tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga menggandeng sumber pendanaan alternatif melalui pendekatan pentahelix. (H-2)