Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PERISTIWA bullying di Tangerang Selatan telah menyita perhatian banyak orang. Namun bagi para penggerak perlindungan anak, ini adalah fenomena gunung es, alias puncak dari masalah anak yang tidak terselesaikan.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, seringkali remaja memiliki gap besar antara menjemput harapan dan kenyataan.
“Padahal energi berlebihnya, merasa, itu semua seperti mudah dicapai. Namun pada kenyataannya keinginan atau eksistensi yang tidak terwujud itu, berujung mudah reaktif, dominan pelepasan emosi, yang kemudian meletakkan mereka letupan emosi, sehingga menunggu momentum terpicu,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (24/2).
Baca juga : Aduan Kekerasan Anak Naik 30% Sepanjang 2023
Di sisi yang lain menurutnya memang yang jadi perhatian saat ini adalah bagaimana masa depan anak-anak korban bullying dan pelaku bullying. Kemudian di mana, orangtua, guru, sekolah, dan lingkungan dapat menjadi ekosistem dan ekologi pendidikan.
“Ini yang memang harus hidupkan. Kalau tidak, terkesan apa yang dipelajari di sekolah, jauh dari realitas kehidupan anak. Ini yang harus dicarikan gapnya,” tegas Jasra.
“Kemudian kita bicara juga hukum sosial, harus bisa menjawab gap selama ini, yang dialami sekolah, guru, murid, orangtua, dan lingkungan,” sambungnya.
Baca juga : Orangtua Berperan Penting untuk Cegah Perilaku Perundungan
Jasra menekankan bahwa sosialisasi dan kampanye anti perundungan harus dilakukan secara masif kepada tri pusat pendidikan yakni orangtua, satuan pendidikan serta masyarakat.
Kemudian Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sebagaimana mandat yang mewajibkan setiap sekolah harus dilatih dan memiliki kepekaan terkait perlindungan anak.
“Di sisi lain, dipastikan tersedia ruang pengaduan yang aman dan nyaman bagi korban dan hal yang sangat penting aduan tersebut ditangani secara tuntas,” ujar Jasra.
Baca juga : Ini Bekal yang Harus Dipersiapkan Orangtua Agar Anak Terhindar dari Perundungan
Anggota KPAI Diyah Puspitarini menambahkan, masih maraknya kasus bullying harus menjadi bahan evaluasi bersama, di mana semenjak Permendikbud 46/2023 dikeluarkan, nyatanya perundungan juga masih banyak.
“Berarti ada persoalan dalam implementasinya,” ucap Diyah.
Maka dari itu, menurutnya yang harus diubah adalah terapkan sistem yang sederhana dan mudah dan kolaboratif antara tri pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah dan masyarakat.
Baca juga : Fenomena Perundungan di Indonesia, Penyelesaian Butuh Kolaborasi Banyak Pihak
“Jadi tidak terkotak-kotak, namun kolaboratif,” lanjutnya.
Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menanamkan pemahaman anti bullying tidak hanya pada pengetahuan saja tapi juga memiliki value.
“Bullying terjadi karena tidak ada respect to the other, artinya sesama warga sekolah harus ditanamkan dengan dibiasakan perilaku yang saling menghormati. Sebenarnya menciptakan budaya baik ini bisa, saya pernah melaksanakan. Berikan anak ruang berekspresi dengan tanggung jawab dan kesibukan yang positif,” kata Diyah.
Sementara itu, dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak) jumlah korban kasus perundungan pada 2023 mencapai 16.720 anak. Ketua Komnas PA Lia Latifah mengatakan bahwa bullying telah menyebabkan dampak yang buruk bagi anak.
“Dampak dari perilaku bullying atau perundungan menyebabkan banyak anak yang akhirnya tidak percaya diri, tidak mau bersosialisasi, tidak mau pergi ke sekolah, mengalami depresi, sampai melakukan bunuh diri,” tandas Lia. (Des/Z-7)
WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar pemerintah membentuk program sekolah bebas gim kekerasan. Hal itu merespons gim online Roblox yang diduga mengandung kekerasan.
JCI Jakarta berkolaborasi dengan HIPMI BPP Banom Womenpreneur untuk mendukung misi penting Kids Biennale Indonesia: memerangi bullying dan kekerasan seksual terhadap anak-anak.
TANGGAL 23 Juli bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN). Penulis melihat bahwa HAN seharusnya menjadi momentum reflektif, bukan hanya perayaan semata.
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 6 Garut berkaitan dengan seorang siswa meninggal bunuh diri lantaran tidak naik kelas, Kamis (17/7).
GUBERNUR Jawa Barat mulai menelusuri kasus bunuh diri siswa SMAN 6 Garut yang sebelumnya diduga menjadi korban praktik bullying di sekolah.
SATUAN Reserse Kriminal Polres Garut tengah melakukan penyelidikan kematian seorang siswa kelas X di SMA yang berinisial PN, 16, di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang diduga korban perundungan
Pelapor, korban, atau orangtua korban kekerasan pada anak butuh waktu lama untuk melapor dan tertangani dengan baik.
KETUA Umum Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait mengutuk keras atas peristiwa dugaan pencabulan yang melibatkan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya darma Lukman
KETUA Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait menyebut tindak kekerasan anak terus bertambah. Bahkan catatan di tahun 2024, meningkat 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Komnas PA sudah melakukan kegiatan edukasi sebanyak 25 ribu anak dari sekitar 123 sekolah. Ketika pelakunya adalah guru biasanya anak-anak itu takut untuk melapor.
Ironisnya, pelaku dibantu istri inisial W saat melakukan perbuatan tersebut.
Komnas PA bersama Komunitas Teman Baru, bekerja sama dengan kreator konten lingkungan Jerhemy Owen mengadakan kunjungan ke pemukiman Bantar Gebang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved