Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan, sampai saat ini, sudah ada 774 ribu guru PPPK yang mendapatkan penempatan dan masih terdapat 419 ribu kuota formasi PPPK di 2024 ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qadir menyatakan, data tersebut benar adanya. Namun demikian, masih banyak tugas pemerintah yang perlu dilakukan dan disempurnakan untuk menyejahterakan guru.
“Itu betul sekitar 700an sudah diangkat menjadi PPPK. Tapi masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga guru bisa segera diangkat PPPK terutama yang masa tunggunya lama atau sudah mengajar sekian tahun tapi belum diangkat,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
Baca juga : PGRI Sambut Baik Keputusan Kemendikbudristek terkait Prioritas ASN PPPK
Lebih lanjut, Dudung menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK. Namun pemerintah masih punya utang karena janjinya 1 juta PPPK sementara masih banyak guru yang akan pensiun di 2024.
“Sementara di sekolah ini enggak boleh mengangkat guru honor. Ini solusinya harus dicari. PGRI menghitung guru itu pensiun tiap tahun 120 ribu di seluruh Indonesia. Kalau enggak disiapkan solusi yang baik akan ada jeda waktu dan kekosongan. Harusnya segera dicabut moratorium terkait ini,” tegas Dudung.
Dia meyakini, guru menjadi ujung tombak pendidikan nasional. Kalau permasalahan terhadap guru tidak diselesaikan, maka permasalah ini hanya akan terus berulang.
Baca juga : 3043 Calon Guru PPPK Mendadak Batal Mendapatkan Penempatan P1, PGRI: Ini Menyakitkan!
“Maka dari itu, PGRI meminta transformasi tata kelola guru dari hulu sampai hilir. Mulai dari perencanaan perguruan tinggi guru untuk menyiapkan guru. Bagaimana menyiapkan guru berkualitas kalau dari perguruan tingginya ga hebat. Kalau masih ada guru lulusan kelas perguruan tinggi abal-abal jangan harap guru berkualitas. Hormati guru. Kita harus gagas transformasi ini untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (Z-5)
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
PGRI mendesak pemerintah dan DPR untuk memasukkan Perlindungan Guru secara eksplisit dalam rancangan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan revolusi.
Sejumlah guru membeli makanan tradisional jenang saat aksi borong dagangan di Pasar Bawang, Kota Kediri, Jawa Timur.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
TKA merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlandaskan pada nilai integritas dan kejujuran.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Instansi pemerintah juga telah menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ketika mengangkat PPPK.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan pusat-daerah, kehilangan relevansi ketika tidak diimbangi dukungan fiskal yang memadai.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved