Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan, sampai saat ini, sudah ada 774 ribu guru PPPK yang mendapatkan penempatan dan masih terdapat 419 ribu kuota formasi PPPK di 2024 ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qadir menyatakan, data tersebut benar adanya. Namun demikian, masih banyak tugas pemerintah yang perlu dilakukan dan disempurnakan untuk menyejahterakan guru.
“Itu betul sekitar 700an sudah diangkat menjadi PPPK. Tapi masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga guru bisa segera diangkat PPPK terutama yang masa tunggunya lama atau sudah mengajar sekian tahun tapi belum diangkat,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
Baca juga : PGRI Sambut Baik Keputusan Kemendikbudristek terkait Prioritas ASN PPPK
Lebih lanjut, Dudung menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK. Namun pemerintah masih punya utang karena janjinya 1 juta PPPK sementara masih banyak guru yang akan pensiun di 2024.
“Sementara di sekolah ini enggak boleh mengangkat guru honor. Ini solusinya harus dicari. PGRI menghitung guru itu pensiun tiap tahun 120 ribu di seluruh Indonesia. Kalau enggak disiapkan solusi yang baik akan ada jeda waktu dan kekosongan. Harusnya segera dicabut moratorium terkait ini,” tegas Dudung.
Dia meyakini, guru menjadi ujung tombak pendidikan nasional. Kalau permasalahan terhadap guru tidak diselesaikan, maka permasalah ini hanya akan terus berulang.
Baca juga : 3043 Calon Guru PPPK Mendadak Batal Mendapatkan Penempatan P1, PGRI: Ini Menyakitkan!
“Maka dari itu, PGRI meminta transformasi tata kelola guru dari hulu sampai hilir. Mulai dari perencanaan perguruan tinggi guru untuk menyiapkan guru. Bagaimana menyiapkan guru berkualitas kalau dari perguruan tingginya ga hebat. Kalau masih ada guru lulusan kelas perguruan tinggi abal-abal jangan harap guru berkualitas. Hormati guru. Kita harus gagas transformasi ini untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (Z-5)
PGRI juga mendorong reformasi sistem penerimaan murid baru yang berbasis pemerataan mutu sekolah, bukan semata redistribusi siswa.
Jajaran guru perlu menguatkan pendidikan karakter agar siswa kuat menghadapi ancaman bahaya narkotika, judi online, pornografi, bullying dan lain lain.
Bagi guru yang telah mendapatkan TPG, pemberian tunjangan ini membuat guru merasa dihargai kompetensinya sehingga mendorong mereka untuk terus meningkatkan dedikasinya.
Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa yang rencananya kembali akan diberlakukan di jenjang sekolah menengah atas (SMA) dinilai baik oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
RUU Sisdiknas berpotensi membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan nasional, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan kuat.
Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan sistem domisili pada SPMB diharapkan lebih berkeadilan dan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan, akan memperjuangkan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved