Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa sebanyak 3.043 pelamar yang telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan tetap menjadi prioritas 1 (P1).
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah kepada para guru PPPK.
"Ya itu harapan kita semuanya bahwa sudahlah soal masalah kesalahan tata kelola yang tidak profesional kemarin, asal mereka mau menyelesaikan dengan cara mereka harus diangkat kembali," katanya saat dihubungi pada Rabu (15/3).
Baca juga: 3.043 Pelamar Tetap Jadi Prioritas pada Seleksi Guru ASN PPPK
Ia juga mengatakan bahwa PGRI menyambut baik serta akan terus mengawal seleksi PPPK.
"Jadi kita akan kawal, kita menyambut baik karena sama sekali bukan kesalahan mereka, dan mendukung dalam konteks satu juta guru yang dibutuhkan untuk mengisi formasi kekurangan guru," ungkapnya.
Baca juga: Puluhan Guru Honorer di Garut Kecewa di 'PHP' Kemendikbud
Menurutnya, penempatan 3.043 guru PPPK harus segera dibuktikan untuk membantu nasib ribuan guru tersebut.
"Mereka telah memenuhi harapan PGRI untuk membantu nasib para guru bahwa mereka akan ditempatkan di Prioritas pertama, jadi kita akan kawal janjinya karena semua disaksikan oleh guru dan itu harus dibuktikan," tandasnya. (Fal)
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Selain berorientasi pada murid, guru sebagai jantung perubahan di ekosistem pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Sharing Happiness, Guruverse.id, dan ACF Eduhub sebagai mitra pelaksana.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
KEGELISAHAN guru terhadap kehadiran teknologi di ruang kelas kerap dianggap sebagai gejala baru.
Guru dan mahasiswa dilibatkan dalam pendidikan gizi di sekolah penerima MBG untuk meningkatkan kesadaran nutrisi dan mengoptimalkan konsumsi makanan siswa.
Saat harga tiket masuk ke museum murah saja, faktanya minat publik untuk wisata edukasi masih rendah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved