Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa sebanyak 3.043 pelamar yang telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan tetap menjadi prioritas 1 (P1).
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah kepada para guru PPPK.
"Ya itu harapan kita semuanya bahwa sudahlah soal masalah kesalahan tata kelola yang tidak profesional kemarin, asal mereka mau menyelesaikan dengan cara mereka harus diangkat kembali," katanya saat dihubungi pada Rabu (15/3).
Baca juga: 3.043 Pelamar Tetap Jadi Prioritas pada Seleksi Guru ASN PPPK
Ia juga mengatakan bahwa PGRI menyambut baik serta akan terus mengawal seleksi PPPK.
"Jadi kita akan kawal, kita menyambut baik karena sama sekali bukan kesalahan mereka, dan mendukung dalam konteks satu juta guru yang dibutuhkan untuk mengisi formasi kekurangan guru," ungkapnya.
Baca juga: Puluhan Guru Honorer di Garut Kecewa di 'PHP' Kemendikbud
Menurutnya, penempatan 3.043 guru PPPK harus segera dibuktikan untuk membantu nasib ribuan guru tersebut.
"Mereka telah memenuhi harapan PGRI untuk membantu nasib para guru bahwa mereka akan ditempatkan di Prioritas pertama, jadi kita akan kawal janjinya karena semua disaksikan oleh guru dan itu harus dibuktikan," tandasnya. (Fal)
Pelamar terbanyak di Tasikmalaya mengincar posisi sebagai tenaga pendidikan
Kami datang untuk meminta kepastian terkait teman-teman yang sudah lolos seleksi PPPK, namun belum mendapatkan penempatan bekerja,
Pemkab Taskmalaya telah menyiapkan anggaran Rp 80 miliar yang bersumber dari APBD untuk PPPK pada 2024.
Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan mengingatkan para PNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Purwakarta untuk bisa melayani masyarakat dengan baik.
Permintaan pada guru honorer itu ditindaklanjuti DPRD dengan beraudiensi bersama Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian di Pendopo, Jumat (14/3).
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.
Dukungan itu direkam dalam video yang kemudian beredar di media sosial dan pesan whatsapp.
KABUPATEN Sumedang, Jawa Barat, masih kekurangan jumlah guru ASN sekitar 2.000 orang untuk tingkat SD dan SMP. Saat ini, kekurangan itu ditanggulangi guru non ASN.
Perbuatan tersebut, dilakukan setelah bersangkutan mencuri 26 komputer di ruang labolatorium sekolah. Uangnya digunakan untuk judi online.
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
Guru itu dihadapkan dengan sanksi kepegawaian, selain sanksi hukum yang sedang dijalaninya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved