Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa sebanyak 3.043 pelamar yang telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan tetap menjadi prioritas 1 (P1).
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah kepada para guru PPPK.
"Ya itu harapan kita semuanya bahwa sudahlah soal masalah kesalahan tata kelola yang tidak profesional kemarin, asal mereka mau menyelesaikan dengan cara mereka harus diangkat kembali," katanya saat dihubungi pada Rabu (15/3).
Baca juga: 3.043 Pelamar Tetap Jadi Prioritas pada Seleksi Guru ASN PPPK
Ia juga mengatakan bahwa PGRI menyambut baik serta akan terus mengawal seleksi PPPK.
"Jadi kita akan kawal, kita menyambut baik karena sama sekali bukan kesalahan mereka, dan mendukung dalam konteks satu juta guru yang dibutuhkan untuk mengisi formasi kekurangan guru," ungkapnya.
Baca juga: Puluhan Guru Honorer di Garut Kecewa di 'PHP' Kemendikbud
Menurutnya, penempatan 3.043 guru PPPK harus segera dibuktikan untuk membantu nasib ribuan guru tersebut.
"Mereka telah memenuhi harapan PGRI untuk membantu nasib para guru bahwa mereka akan ditempatkan di Prioritas pertama, jadi kita akan kawal janjinya karena semua disaksikan oleh guru dan itu harus dibuktikan," tandasnya. (Fal)
antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.
FOKUS pemerintah terhadap dunia pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kepada guru saat ini sangat luar biasa
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
Dengan 98.036 Guru lulus PPG Batch 4, total guru binaan Kemenag yang telah tersertifikasi hingga saat ini mencapai 659.157 Guru.
Selain berorientasi pada murid, guru sebagai jantung perubahan di ekosistem pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved