Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan bahwa sebanyak 3.043 pelamar yang telah mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan tetap menjadi prioritas 1 (P1).
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah kepada para guru PPPK.
"Ya itu harapan kita semuanya bahwa sudahlah soal masalah kesalahan tata kelola yang tidak profesional kemarin, asal mereka mau menyelesaikan dengan cara mereka harus diangkat kembali," katanya saat dihubungi pada Rabu (15/3).
Baca juga: 3.043 Pelamar Tetap Jadi Prioritas pada Seleksi Guru ASN PPPK
Ia juga mengatakan bahwa PGRI menyambut baik serta akan terus mengawal seleksi PPPK.
"Jadi kita akan kawal, kita menyambut baik karena sama sekali bukan kesalahan mereka, dan mendukung dalam konteks satu juta guru yang dibutuhkan untuk mengisi formasi kekurangan guru," ungkapnya.
Baca juga: Puluhan Guru Honorer di Garut Kecewa di 'PHP' Kemendikbud
Menurutnya, penempatan 3.043 guru PPPK harus segera dibuktikan untuk membantu nasib ribuan guru tersebut.
"Mereka telah memenuhi harapan PGRI untuk membantu nasib para guru bahwa mereka akan ditempatkan di Prioritas pertama, jadi kita akan kawal janjinya karena semua disaksikan oleh guru dan itu harus dibuktikan," tandasnya. (Fal)
Bupati Eka Putra juga menyampaikan, akan memperjuangkan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Program Guru Transformasional dirancang untuk memberdayakan guru agar mampu menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan siswa masa kini.
NILAI kekeluargaan merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang hangat, suportif, dan saling menghormati.
Pelatihan ini dirancang dengan sistem berjenjang dan terstruktur, mengacu pada kurikulum nasional, dan berfokus pada pendekatan aplikatif serta teknik pengajaran inspiratif bagi guru PAUD.
Pernyataan Menteri Keuangan yang menganggap penghasilan guru dan dosen sebagai ‘tantangan’ bagi keuangan negara menunjukkan adanya misinterpretasi terhadap amanat konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved