Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DEBAT Capres kelima akan mengangkat isu teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-covid society), dan ketenagakerjaan. Berkaitan dengan itu Asep Suharyadi dari SMERU Research Institute mengungkapkan, hal yang tak kalah penting yang diangkat dalam debat esok ialah soal distribusi bantuan sosial (bansos).
“Akan baik sekali kalau dalam debat nanti didiskusikan tentang bagaimana membangun basis data untuk penargetan bansos yang tepat agar tidak terjadi salah sasaran,” kata Asep saat dihubungi, Sabtu (3/2).
Seperti diketahui, pemerintah memiliki banyak program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PHK) hingga bantuan bencana alam. Namun, dalam realisasinya, program bansos masih banyak yang tidak tepat sasaran atau malah tidak tersalur ke penerima.
Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu
Karenanya, lanjut Asep, itu perlu juga membangun sebuah early warning system untuk menyusun indikator-indikator yang obyektif untuk menentukan kapan bansos harus diturunkan dan kapan bansos harus dihentikan.
“Selain itu bagaimana membangun exit strategy untuk rumah tangga penerima bansos agar mereka bisa naik kelas dan mandiri sehingga tidak tergantung lagi pada bansos,” pungkas Asep.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Bansos Bantuan Negara, Bukan dari Jokowi
Seperti diketahui, isu bansos menjadi sangat santer dibicarakan menjelang Pemilu 2024. Bukan tanpa alasan, hal itu disebabkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang getol membagikan bansos di masa-masa kampanye.
Aksi bagi bansos Jokowi itu memicu komentar berbagai pihak, karena dianggap tidak dijalankan sesuai prosedur. Bansos yang dibagi Jokowi juga dinilai sangat bermuatan politis mengingat ia kerap melakukan aksi yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved