Revisi UU Pendidikan Kedokteran harus Adil

   SISTIM pendidikan kedokteran di Indonesia dinilai masih terjebak dalam feodalisme dan birokratisme sehingga memerlukan revolusi demokratik melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

   Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Willy Aditya dalam dialog publik di Jakarta, kemarin. "Kenapa pendidikan kedokteran ini harus direvisi, karena kompleksitas dan masalah yang sangat mendesak, akut dan kronis untuk segera dituntaskan," kata Willy.

   Ia mencontohkan perihal masalah Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) yang dianggap bermasalah. Bahwa di hulu membuka kran hilarisasi tetapi di hilir ada UMKPPD yang dinilai menjadi kebijakan yang tidak adil.
UKMPPD yang dilakukan berkali- kali, dengan masa tunggu sekitar 3-4 bulan jika tidak lulus, maka harus mengulang UKMPPD yang mana membutuhkan waktu yang lebih lama hingga bertahun-tahun. Biasanya dalam setiap UKMPPD kuota yang tersedia dari jumlah peserta sekitar 5 ribu dan yang diluluskan sekitar 1.500 peserta.

Baca juga : Produksi Adalah: Pengertian, Faktor, dan Contoh Kegitannya

   Maka setiap kali UKMMPD terdapat sekitar 3.500 peserta calon dokter yang tidak lulus dan tidak bisa mendapatkan gelar dokter karena belum mendapatkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Belum lagi masalah distribusi dokter yang belum terselesaikan hingga saat ini. Willy menilai distrubusi dokter bermasalah terutama di daerah.

   Pembukaan fakultas kedokteran baru di berbagai daerah perlu didorong dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan pemerataan distribusi dokter.

   Menanggapi hal tersebut, dr Ganis Irawan dari Inisiatif Indonesia Sehat mengatakan pemerataan pendidikan dokter bagi anak bangsa perlu menjadi perhatian pemerintah jika angka dokter spesialis mau ditingkatkan. "Masih banyak anak bangsa yang memiliki cita-cita serta kemampuan di bidang kedokteran namun harus pupus atau terkendala biaya yang sangat besar," ujarnya.

Baca juga : Distribusi Kebutuhan Pokok di Kalsel Mulai Terganggu

"Padahal masih banyak anak bangsa yang memiliki cita-cita serta kemampuan di bidang kedokteran namun harus pupus atau terkendala biaya yang luar biasa," ujar dr Ganis.

   Sehingga perlu adanya upaya pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan, sumber daya yang tersedia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran," jelasnya.(H-1)