Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, berinisiatif mempercepat pengadaan digital barang dan jasa melalui e-commerce mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) untuk pengadaan barang dengan jasa kebutuhan BPJS Kesehatan. Pemanfaatan platform B2B e-commerce mitra Toko Daring LKPP ini merupakan terobosan bagi manajemen BPJS Kesehatan, untuk memenuhi pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel
Digitalisasi pengadaan barang dan jasa ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Adapun, nilai belanja maksimal hingga Rp 100 juta per-transaksi.
Deputi Sumber Daya Sarana dan Umum BPJS Kesehatan Irfan mengatakan, transformasi pengadaan digital di lingkungan BPJS Kesehatan telah dimulai sejak tahun 2020, dengan diterbitkannya Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Mengacu pada Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021, maka untuk kategori barang dan jasa yang sesuai ketentuan standar, memiliki sifat resiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar, pemerintah dapat memanfaatkan pengadaannya melalui Toko Daring, agar pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik.
Baca juga: BSI Dorong Digitalisasi Pembayaran di Pasar Gede Solo
“Kami bekerja sama dengan platform e-commerce Mbizmarket yang telah menjadi Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), untuk memperoleh berbagai kemudahan dalam mendapatkan barang dan jasa. Selain itu, kami ingin mengatasi tantangan dan gap yang selama ini kami hadapi, khususnya dalam mendapatkan penyedia di daerah-daerah perifer, yang sangat terbatas jumlah penyedianya,” ungkap Irfan dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (24/1).
Menurut dia, pihaknya ingin melalui pengadaan digital, transaksi pengadaan barang dan jasa menjadi transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Transformasi pengadaan digital di lingkungan BPJS Kesehatan ini akan dimulai di kantor pusat, selanjutnya diimplementasikan ke seluruh kantor cabang di berbagai wilayah di Indonesia.
Dengan memanfaatkan platform e-commerce mitra Toko Daring LKPP, tantangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam hal mendapatkan penyedia di berbagai daerah di seluruh tanah air, termasuk daerah perifer, dapat teratasi segera. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk mendapatkan penyedia pembanding yang menawarkan harga barang/jasa yang dicari, agar mudah dalam melakukan perbandingan.
Baca juga: Gandeng Telkomsel, PT GBS Akselerasi Digitalisasi Perkebunan Melalui Internet 4G
“Mekanisme pembayaran juga dapat lebih dikontrol lantaran dilakukan secara online,” tambah Irfan.
CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara BPJS Kesehatan dan Mbizmarket. Ketersediaan penyedia, berikut pembandingnya yang menawarkan barang/jasa yang dibutuhkan, di setiap daerah di mana BPJS Kesehatan beroperasi akan selalu dipastikan.
“Kami akan mendukung BPJS Kesehatan dalam melakukan percepatan transformasi digital pengadaan barang/ jasa di kantor pusat, dan seluruh kantor cabang BPJS di Indonesia,” kata Ryn.
Dengan infrastruktur pembayaran online yang ringkas dan mudah yang dimiliki Mbizmarket kini telah terkoneksi dengan banyak bank dan berbagai fitur pembayaran.
“kami yakin hal ini akan mempermudah bendahara di BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran atas barang/ jasa yang dipesan. Selain itu, kami akan memberikan benefit lain kepada BPJS Kesehatan dalam hal konsolidasi pembayaran tagihan PLN gedung-gedung kantor BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Selain kemudahan dalam administrasi pembayaran PLN, kami akan memberikan rabat atas tagihan pembayaran PLN yang dilakukan melalui Mbiz,” ungkap Ryn lagi.
Ia berharap transformasi pengadaan digital barang dan jasa kebutuhan pemerintah, seperti yang telah dilakukan di BPJS Kesehatan, dapat direplikasi di BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga-lembaga non-kementerian lainnya di tanah air. (Z-10)
Digitalisasi diyakini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Semakin masif teknologi digital diimplementasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi melesat.
Dalam era digital yang semakin berkembang, media sosial telah menjadi alat yang sangat penting bagi berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) secara konsisten mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya dari aspek digital.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Sentra layanan ini menandai komitmen PosIND mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan.
OCA Interaction Lite dapat diimplementasi dengan mudah. Solusi ini juga dilengkapi fitur yang dapat disesuaikan kebutuhan UMKM.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
PT Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di ekatalog, memberikan seminar edukasi dan update produk IT terbaru di Cirebon.
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp3.086.890.132 khusus untuk membeli pakaian dinas dan atribut baru bagi para anggota DPRD yang terpilih di 2024.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke-11 tingkat nasional dalam transaksi digital terbesar Toko Daring pengadaan barang dan jasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved