Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PELAYANAN kesehatan lewat BPJS harus menjadi prioritas pemerintah. Jangan sammpai masyarakat peserta BPJS yang ingin mencari kesembuhan malah dirumitkan dengan mekanisme dan prosedur di rumah sakit.
Baca juga: NasDem Minta Bawaslu DKI Adil Soal Dugaan Pelanggaran Kampanye
Politikus NasDem, Ivanhoe Semen mengaku masih menemukan keluhan dari masyarakat dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Mereka merasakan adanya diskriminasi dari rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan.
“Karena rumah sakit tempat mereka datang banyak dirasakan melakukan diskriminatif kepada peserta BPJS dibanding yang membayar pribadi atau asuransi. Harusnya hal seperti ini tidak terjadi,” katanya lewat keterangan yang diterima, Rabu (10/1).
Baca juga: Prananda Paloh dan Caleg NasDem Kota Tebing Tinggi Gelar Jalan Sehat Bersama Ribuan Warga
Calon legislatif daerah pemilihan V DKI Jakarta ini menegaskan, seharusnya negara memberikan jaminan pelayanan yang sama untuk seluruh warganya. Pelayanan seharusnya diberikan rumah sakit tanpa memandang metode pembayaran yang dilakukan oleh pasien.
“Ini terlihat bawah belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan manajemen BPJS. Karena banyak sekali rumah sakit yang nakal, dalam hal memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin,” tandas Ivanhoe.
DI sisi lain, ia Imendesak adanya satu regulasi yang mengatur standarisasi pelayanan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat mendapatkan kepastian akan pelayanan yang akan mereka terima saat berobat.
“Seharusnya dibutuhkan satu standarisasi untuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS ada regulasi yang jelas mengatur standarisasi pelayanan. Apalagi untuk lansia. Sehingga harus ada pengawasan maksimal terhadap SOP, jangan ada diskriminatif,” tegasnya.
Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan DPP Partai NasDem ini berharap, pelayanan yang baik dan tepat akan memberikan hak sehat bagi seluruh masyarakat. Jangan sampai mereka yang ingin berobat malah bertambah sakit karena prosedur yang rumit.
“Jangan sampai orang yang mau berobat ke rumah sakit biar sehat, karena pelayanan ribet dan semrawut, akhirnya mereka stres, sehingga sakitnya tambah parah. Itu yang harus menjadi perhatian,” pungkasnya. (P-3)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved