Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (20/12).
Sebelumnya, tiga bulan lalu presiden juga menghadiri groundbreaking pembangunan tiga RS swasta yakni RS Hermina, RS Abdi Waluyo, dan RS Mayapada.
"Hari ini kita groundbreaking lagi untuk RS umum pusat yang akan dibangun oleh pemerintah. Setelah ini sudah ngantri lagi tiga RS swasta," ujar Jokowi seperti disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden.
Baca juga : Jokowi: Tinggal di IKN Mestinya Jauh dari Sakit Stroke
Presiden mengatakan banyak investor membangun RS di IKN. Presiden juga berharap masyarakat tidak lagi pergi berobat ke luar negeri dengan adanya fasilitas kesehatan.
"Saya enggak tahu di Ibu Kota Nusantara ini kok berbondong-bondong orang mendirikan rumah sakit. Ini nanti mestinya kalau sudah jadi, semuanya tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, Singapur, Jepang, ke Amerika untuk kesehatannya," terang Jokowi.
"Kita harapkan semuanya nanti bisa dilakukan di Indonesia, di Ibu Kota Nusantara khususnya," imbuhnya.
Baca juga : Presiden Haruskan Semua Bangunan di IKN Green Building
Presiden menjelaskan fokus dari RSUP di IKN nantinya hanya pada penanganan penyakit jantung dan stroke. Tetapi suasana di IKN yang banyak pepohonan, menurut presiden diharapkan membantu pemulihan pasien.
"Kalau kita melihat kehijauan di sini, oksigennya banyak mestinya pikirannya senang. (penyakit) Strokenya menjauh lah menurut saya. (sakit) Jantungnya juga menjauh karena apanya suasananya di sini adalah suasana hijau," ujarnya.
Presiden meminta pihak yang ingin membangun fasilitas di IKN harus mempertimbangkan teknologi ramah lingkungan.
Baca juga : Presiden Jokowi: IKN Bakal Menjadi Muara Pertemuaan Berbagai Budaya
"Selalu saya tekankan pada siapapun yang membangun di Ibu Kota Nusantara gedungnya harus gedung hijau green building, kemudian lingkungan yang hijau lingkungannya juga harus lingkungan hijau," ucapnya.
Untuk membuat kawasan di IKN menjadi hijau, presiden mengatakan pemerintah berupaya melakukan reforestasi atau penanaman kembali. Selain itu juga, IKN akan diwarnai dengan kehadiran pohon-pohon endemik.
"Memang akan kita hijaukan, sehingga hari ini kita juga akan melakukan penghutannan kembali reforestasi, melakukan penghijauan, penananaman pohon-pohon endemik. Sekali lagi agar kawasan yang ada di Ibu Kota Nusantara ini menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau yang di negara manapun tidak dijumpai ibu kota yang sehijau Nusantara ini," tukasnya. (Z-4)
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved