Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menghapus pasal-pasal tembakau dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan. Hal ini lantaran aturan tersebut dinilai akan mematikan keberlangsungan mata pencaharian dari jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di industri tembakau.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri, sebagai implementasi aksi Kemnaker terhadap empat pasal yang secara spesifik mengatur produk turunan tembakau dan dianggap membatasi kesempatan kerja di industri tembakau dan industri lain yang terdampak, seperti industri periklanan, yakni pasal 425, 427, 428, dan 440 dalam RPP Kesehatan.
“Keempat pasal ini kami kritisi agar tidak terjadi perubahan signifikan terhadap kesempatan kerja di IHT dan periklanannya,” ujar Indah saat berbicara dalam Manufacture Check bertajuk “RPP Kesehatan Larang Total Tembakau Nasib Industri & Pekerja Terancam?” baru-baru ini.
Baca juga: RPP Kesehatan Dianggap Rugikan Pendapatan Wong Cilik
Indah melanjutkan ada beberapa pasal yang berdampak signifikan bagi keberlangsungan pekerja. Misalnya, pada pasal 428 yang melarang penjualan rokok eceran dan memajang rokok di tempat penjualan. “Berdasarkan data BPS, ada 25 juta pekerja yang akan terdampak dari larangan tersebut.”
Kemudian, pada pasal 440 terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau. Pasal ini juga dinilai akan berdampak negatif terhadap para pekerja lintas sektor dan industri, termasuk industri periklanan.
Baca juga: Perumusan RPP Kesehatan Tidak Melibatkan Pelaku Industri Tembakau
“Yang jelas kami dari Kemnaker khawatir akan ada pengurangan tenaga kerja, tidak hanya di IHT, tapi juga di periklanan, khususnya di produksi iklan,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Periklanan Indonesia (DPI) Janoe Arijanto mengaku, pihaknya dan asosiasi periklanan dan media kreatif lainnya tidak pernah dilibatkan dalam diskusi perumusan pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan. Sementara, potensi dampak dari aturan tersebut terus menghantui keberlangsungan industri.
“Kawan yang bergerak di industri kreatif jumlahnya kurang lebih 800 ribu tenaga kerja. Sementara, iklan produk tembakau sendiri kontribusinya bisa mencapai Rp9 triliun. Bayangkan bila aturan ini diberlakukan, kawan di billboard juga tidak bisa menayangkan iklan produk tembakau dan pendapatannya akan berkurang cukup signifikan,” keluh Janoe.
Janoe mengatakan, industri periklanan dan media kreatif telah mematuhi etika periklanan yang berlaku (PP 109/2012), termasuk mengatur bagaimana rokok harus diiklankan dan diatur, seperti aturan yang tidak boleh memperlihatkan aktivitas merokok dan tidak boleh ditonton oleh anak di bawah umur 18 tahun.
Penjualan gabah paling banyak ke penggilingan termasuk tengkulak, pata petani memiliki keuntungan dibandingkan ke bulog dan pengecer
Mereka mendesak peningkatan kesejahteraan, pengurangan birokrasi, dan perlindungan dari persaingan asing.
Aksi protes para petani ini juga terjadi di sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Prancis dan Belgia.
Sebelum benih disalurkan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau turut langsung turun ke lapangan untuk mengecek kesehatan benih baik kesehatan batang, daun, akar, dan tinggi batang.
SEJAK 1963 silam, antropolog Clifford Geertz sudah memprediksi jika sektor pertanian di Indonesia bakal mengalami kemunduran.
Tembakau Sukaratu sudah dikenal di sejumlah negara. Kualitas tembakau tersebut sudah terkenal sejak sebelum kemerdekaan RI atau sejak VOC menjajah Indonesia.
Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengkaji secara mendalam isi pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.
ASOSIASI Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dibuat tanpa libatkan petani tembakau.
REGULASI terkait tembakau selalu sulit untuk diputuskan karena menyangkut hajat jutaan petani dan masalah kesehatan jutaan masyarakat.
Terganggunya sektor tembakau juga bisa terjadi pada pelaku kreatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved