Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KAMPANYE Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) dimulai besok (28/11), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penyelenggaraan pemilu dan pilpres dapat berjalan dengan ramah anak dan tidak mengabaikan hak anak.
"Dialog kebijakkan partai bertujuan untuk memastikan terjadinya pengarusutamaan sang anak di dalam proses maupun hasil pemilu 2024 nanti. KPAI selain berkoordinasi dengan peserta pemilu, hari ini berkoordinasi dengan tim pemenangan dari tiap paslon," kata Komisioner KPAI Sylvana Maria di Kantor KPAI, Senin (2/110).
KPAI berharap agar dari tim setiap paslon memastikan terjadinya pengarusutamaan hak anak, baik selama proses pemilu dan sesudah hasil pengumuman pemilu. Tetapi juga hasil pemilu yang terwujud dalam visi misi para calon presiden maupun calon wakil presiden.
Baca juga: 2 Ormas Desak RPP Kesehatan Disahkan untuk Lindungi Anak dari Rokok
Jika ada pelanggaran maka bisa dilaporkan kepada Bawaslu atau pun Panwaslu di daerah-daerah jika itu benar mengabaikan hak anak.
"KPAI sendiri sudah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran silahkan dilaporkan kepada Bawaslu dan Panwaslu daerah. Dengan harapan akan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi kebijakan yang ada," ucapnya.
Baca juga: Bawaslu: Masa Tenang adalah Masa Paling Tidak Tenang
Di kesempatan yang sama, Juru bicara Timnas AMIN, Michael Sinaga menjelaskan pihaknya sudah melakukan banyak diskusi-diskusi konstruktif dan saran dari pihak KPAI agar tidak mengabaikan hak anak selama penyelenggaraan masa kampanye nanti.
"Kami berkomitmen dalam kampanye kami tidak akan mengeksploitasi anak-anak. Kalau memang ada kecolongan atau pelanggaran bahwa ada anak anak disitu, ya kami akan perbaiki lagi di tim Amin. Supaya ke depannya tidak terjadi hal yang sama, bahwa ada anak-anak yang ikut kampanye dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk hal tersebut," ujarnya.
Sementara itu Wakil Sekretaris Tamu Hukum dan Advokasi Prabowo-Gibran, Francine Widjoyo terkait ujaran kebencian yang sering dialami, salah satu yang ditekankan di dalam pihaknya adalah jalankan politik dengan riang gembira, santun dan 'santuy'.
"Tidak ada fitnah tidak ada hoaks dan kalau misalnya kami misalnya diserang dengan fitnah atau hoaks tidak perlu dibalas, tidak perlu mencaci maki, apalagi kalau sampai ikut menyebarkan, itu tidak boleh ada fitnah apapun disitu," ungkapnya.
Ia berharap akan menjadi sebuah budaya politik baru dimana berpolitik harus akur tidak bermusuhan karena tujuan semua sama yakni membangun Indonesia yang lebih maju siapapun pemimpinnya nanti. (Iam/Z-7)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
PERKAWINAN anak merupakan pelanggaran hak anak karena dilihat dari dampak yang berpotensi dialami anak tersebut. Misalnya dari segi pendidikan dan kesehatan.
KPPPA menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam pembinaan karakter anak perlu dikawal dan dipastikan ada perlindungan anak serta hak anak.
Dedi Mulyadi diminta mengkaji kebijakan terkait program mengirim para siswa SMA/SMK bermasalah ke barak militer sebelum diterapkan agar tidak bertentangan dengan hak-hak anak.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengeluarkan rekomendasi mengenai dugaan eksploitasi pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah diterbitkan pada 1 April 1997
Aplikasi SAMAR, jelas dia, dirancang untuk mempercepat penyampaian salinan putusan secara otomatis, sementara Vitamin-A bertujuan mempermudah validasi akta cerai.
Kasus terbanyak adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yakni 1.097 kasus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved