Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta, dalam penyelenggara haji 2024, seluruh calon jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat. Arahan tersebut ia sampaikan mengingat, pada pelaksanaan haji 2023, ada 752 jemaah yang meninggal di Tanah Suci.
Ia mengatakan kondisi itu bisa terjadi karena saat ini jemaah haji hanya melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum yang terdiri atas pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik dan rontgen paru-paru.
“Berdasarkan data pada 2023, jemaah haji yang meninggal kurang lebih 700 hingga 800 orang. Kita ingin nantinya seluruh calon haji harus lakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat sehingga angka kematian di Tanah Suci bisa terus ditekan,” ujar Selly melalui keterangan resmi, Rabu (15/11).
Baca juga: 92 Persen Kuota Tambahan untuk Haji Reguler
Dalam rapat Panja BPIH bersama dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh beserta Kementerian Kesehatan, Komisi VIII sepakat nantinya setiap calon jemaah haji harus melakukan medical check up untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai kondisi kesehatan calon jemaah.
“Kita dorong untuk lakukan medical check up ya agar riwayat penyakit jemaah itu bisa kelihatan sehingga ini juga menjadi salah satu syarat keberangkatan haji nantinya,” tandasnya.
Baca juga: Pembiayaan Kesehataan Calon Jemaah Haji Sistem BPJS Masih Ditinjau
Kementerian Agama mencatat, dari 752 jemaah yang meninggal dunia di Arab Saudi pada 2023, 81 di antara mereka adalah di atas usia 65 tahun. Kemudian, sebanyak 109 jemaah berada direntang usia 60-65 tahun. (Z-11)
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved