Tak hanya Turunkan Kualitas Hidup, DBD Bisa Berdampak Sosial dan Ekonomi

DALAM InaHEA Biennial Scientific Meeting 2023 yang digelar di Jakarta, baru-baru ini, membahas 'Burden of Dengue in Indonesia' terkait bagaimana kasus demam berdarah dengue (DBD) yang menyerang individu dapat memberikan dampak jangka panjang menyangkut kualitas hidup seseorang hingga tekanan pada keluarga.

Selain itu juga terkait aspek penanganan dari sisi sistem perawatan kasus DBD hingga ke dampaknya pada perekonomian di Indonesia.

Kasus DBD sebagai salah satu dari ancaman kesehatan masyarakat yang ada di dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak.

Baca juga: Ini Ciri Khas Demam pada DBD

Oleh karena itu dirasa pentingnya memberikan pencerahan terkait 'awareness' atau kesadaran terhadap kasus DBD kepada seluruh pihak mulai dari masyarakat, praktisi dalam sektor kesehatan, hingga ke pemangku kebijakan dalam penyusunan strategi penurunan angka kerugian hingga kematian dari kasus DBD.

Pada sesi ini terdapat tiga orang panelis yaitu pertama, dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI diwakili oleh dr. Asik Surya, MPPM, dengan topik “The Dengue Challenge in Indonesia: Understanding, Prevention, and Mitigation”

Kedua, dr. Nandyan N. Wilastonegoro, M.Sc.I.H. selaku Deputi Direktur CFHC-IPE, FK-KMK UGM dengan topik "Societal and Humanistic Impact of Dengue in Indonesia: A Community Perspective"

Ketuag, Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.Sc selaku Guru Besar FKM UI dengan topik “The Economic Burden of Dengue: Understanding the Costs and Impacts”.

dr. Asik Surya, MPPM selaku Koordinator Substansi Arbovirosis yang mewakili dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kemenkes, membahas lebih lanjut terkait bagaimana uraian prevalensi dan insidens penyakit DBD di Indonesia beserta pola epidemiologinya berdasarkan karakteristik wilayah dan masyarakat, apa yang menjadi determinan kejadian DBD di Indonesia.

Baca juga: Pasien DBD Sebaiknya Diberi Minum Air yang Mengandung Gula

Selain itu, dibahas bagaimana upaya dan kebijakan yang telah disusun dan diimplementasikan dalam menurunkan kasus DBD di Indonesia pada jangka pendek dan panjang, serta bagaimana tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan kasus DBD di Indonesia dari sisi masyarakat maupun penyedia pelayanan.

Dalam presentasinya, dr. Asik menyampaikan bahwa interaksi agent, host dan lingkungan pada DBD merupakan suatu penyakit yang menempatkan semua orang memiliki risiko untuk tertular, dengan golongan tertinggi untuk penderita DBD adalah usia 0-14 tahun sebesar 49,8%.

Kasus DBD ini diperparah dengan adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini. Menanggapi situasi ini, dr. Asik menyampaikan terdapat beberapa strategi nasional dalam menanggulangi DBD di Indonesia menuju zero dengue death 2030, antara lain:

Koalisi Bersama Lawan Dengue yakni pemberantasan Sarang Nyamuk 3Mplus, melalui G1R1J (Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik) dan Pokjanal DBD menggerakan G1R1J.

Inovasi terkini adalah pertama, teknologi Nyamuk Aedes aegypti ber-wolbachia sebagai upaya pelengkap Strategi Penanggulangan DBD.

Kedua, vaksin dengue yang telah disetujui Badan Pengelola Obat dan Makan (BPOM). Saat ini vaksinasi dengue dapat diberikan kepada masyarakat dengan rentang usia 6-45 tahun berdasarkan rekomendasi dokter.

Baca juga: Atasi DBD, Kemenkes Tebar Nyamuk Wolbachia di Kupang NTT

Namun berbagai strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan upaya bersama, antara lain utamanya dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat karena pemberdayaan masyarakat masih menjadi peran utama pencegahan dan penanggulangan DBD.

dr. Nandyan N. Wilastonegoro, M.Sc.I.H. selaku Deputi Direktur CFHC-IPE, FK-KMK UGM membahas lebih lanjut terkait dampak sosial langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat akibat penyakit DBD serta tingkat keparahannya.

Dibahas pula bagaimana tantangan dan hambatan akses pelayanan DBD di masyarakat terutama pada kelompok marjinal, serta bagaimana rekomendasi kebijakan pencegahan dan penanganan DBD yang komprehensif yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah.

dr. Nandyan memaparkan bahwa kasus dengue mengalami kenaikan yang dramatis. Per tahun, diestimasikan ada 58 juta hingga 105 juta kasus di seluruh dunia.

Kenaikan juga terlihat pada disability-adjusted life year (DALY). Pada tahun 1990 berada pada 800 ribu, dan tahun 2016 menyentuh angka 2,8 juta.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beban DBD yang terbesar di dunia, di mana diestimasikan ada sekitar 7.8 juta kasus DBD.

Dari sisi beban keuangan DBD, sebagian besar ditanggung dengan keuangan rumah tangga, dan diikuti oleh JKN dan kontribusi dari kerabat.

dr. Nandyan juga memaparkan pilihan lain untuk intervensi DBD, seperti pertama, protokol observasi praktikal yang bisa melalui data pengawasan dengan sampel yang kecil, namun representatif dari rumah sakit di daerah tersebut,

Kedua, penggunaan nyamuk yang dimasukkan bakteri Wolbachia, dengan keuntungan bisa mengurangi kasus DBD, namun tergantung dengan seberapa luas daerah untuk biayanya. Kota di indonesia yang menjadi prioritas program ini adalah Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Denpasar, dan Mataram

Ketiga, vaksin DBD yang bisa mengurangi kasus DBD, namun tergantung dengan seberapa banyak individu yang terlindungi untuk biayanya. Kota di Indonesia yang menjadi prioritas program ini adalah Banda Aceh, Batam, Padang, Samarinda, dan Manado.

Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.Sc selaku Guru Besar FKM UI membahas lebih lanjut terkait dampak ekonomi kesehatan dari demam berdarah di Indonesia, dalam presentasinya,

Baca juga: Takeda dan Good Doctor Kolaborasi Perluas Layanan Vaksinasi DBD

Prof. Mardiati menyampaikan beberapa pesan kunci berikut ini: Di Indonesia, Aedes aegypti and Aedes albopictus adalah vektor primer dan sekunder untuk transmisi DBD.

Jumlah rata-rata kasus DBD tahunan yang dilaporkan ke otoritas kesehatan di Indonesia lebih dari 129.000 untuk periode antara 2004 dan 2010, tingkat insiden tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.

Pelaporan DBD di Indonesia diakui belum lengkap dan prosedur pelaporan antar provinsi sangat bervariasi.

Sebuah studi pemodelan kartografi tahun 2013 memperkirakan bahwa sekitar 7,6 juta infeksi DBD mungkin telah terjadi di Indonesia pada tahun 2010, yang sebagian besar tidak dilaporkan.

Penyakit ini biasanya paling umum di daerah perkotaan, namun, daerah pedesaan semakin terpengaruh. Selain itu, wabah epidemi DBD secara tradisional tampaknya menjadi lebih tidak menentu dalam beberapa dekade terakhir. (RO/S-4)