Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu upaya pemerintah untuk menggalakkan pengendalian iklim di tingkat tapak ialah dengan menjalankan Program Kampung Iklim (Proklim). Lewat program itu, pemerintah memberikan dukungan untuk membentuk kampung yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, hingga saat ini terdapat 6.708 desa dari 36 provinsi dan 347 kabupaten/kota yang terdaftar di sistem registrasi nasional (SRN) sebaga desa iklim. Ia menyatakan, setiap tahunnya selalu ada peningkatan jumlah lokasi proklim.
“Peningkatan jumlah lokasi yang melakukan registrasi Proklimpada tahun ini, merefleksikan semangat masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak,” kata Siti di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).
Baca juga : BMKG Tingkatkan Literasi Iklim Guna Cegah Krisis Pangan
Tahun ini, KLHK pun memberikan penghargaan kepada pelaksana, pembina dan pendukung Proklim. Beberapa kategori itu ialah penerima penghargaan tropi, sertifikat dan insentif Proiklim Lestari sebanyak 26 lokas, penerima penghargaan tropi sertifikat dan insentif Proklim Utama sebanyak 55 lokasi.
Selanjutnya, penerima pengghargaan sertifikat Proklim Utama sebanyak 442 lokasi, apresiasi pembinaan Proklim tingkat provinsi sebanyak 10 provinsi, apresiasi pembinaan Proklim tingkat kabupaten/kota sebanyak 13 kota dan 42 kabupaten serta apresiasi pendukung Proklim sebanyak 23 lembaga/ dunia usaha.
Baca juga : Pengelolaan Sampah, Komponen Penting dalam Program Kampung Iklim
Ia membeberkan, upaya untuk mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim harus terus dilakukan.
“Untuk itu agar pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak dapat berjalan dengan lebih intensif dan masif di seluruh wilayah dan juga di berbagai komunitas masyarakat, KLHK juga mentransformasikan Proklim menjadi program komunitas untuk iklim,” kata Siti.
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi mengungkapkan, dengan meluasnya Proklim menjadi program komunitas untuk iklim, diharapkan tidak hanya mendorong pelaksanaan pengendalian perubahan iklim pada tingkat wilayah administrasi, tetapi juga pada berbagai wilayah tanpa batasan administrasi seperti sekolah, kampus, pesantren, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri.
Selain itu diharapkan pula mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat dalam upaya pengendalian perubahan iklim baik berupa aksi adaptasi maupun aksi mitigasi.
“Dalam agenda Proklim, yang terjadi adalah langkah joint antara mitigasi dan adaptasi, yaitu kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung,” pungkas Laksmi. (Z-4)
Kehidupan masyarakat pesisir di Karimunjawa mengalami perubahan karena dampak dari perubahan iklim yang terus menerus.
PERWAKILAN Perempuan Nelayan Sumatra Utara, Jumiati, mengungkapkan perubahan iklim membuat cuaca sulit diprediksi. Itu berdampak pada banyaknya nelayan di kampungnya kesulitan melaut.
Studi terbaru mengungkap tanaman tropis mengalami pergeseran waktu berbunga hingga 80 hari. Fenomena ini mengancam rantai makanan dan kelangsungan hidup hewan.
Peneliti terkejut menemukan Gletser Hektoria di Antartika kehilangan separuh wilayahnya dalam waktu singkat. Simak penyebab "gempa gletser" dan ancaman kenaikan permukaan laut.
Peneliti ETH Zurich temukan emisi gas rumah kaca dari danau hitam Kongo berasal dari gambut purba ribuan tahun.
Peneliti menemukan pola kadar garam (salinitas) di Pasifik Barat saat musim semi dapat memperkuat intensitas El Niño hingga 20%.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved