Menkeu Pastikan Dukung Rencana Penambahan Provinsi Prioritas Penanganan Stunting

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan akan medukung rencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menambah provinsi prioritas penanganan stunting. Diusulkan lima provinsi baru yang masuk dalam program tersbut.

"Daerah-daerah tambahan itu dan bagaimana kita mengoptimalkan dana yang akan di transfer dan dana tersebut sangat bergantung pada APBN," ujar Sri Mulyani di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (6/10).

Sri menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau total 17 provinsi prioritas stunting. Selain itu, sanitasi dan air bersih juga menjadi program prioritas untuk menurunkan stunting. 

"Kita nanti juga akan lihat di angka fisik tadi kan disampaikan oleh bapak Kepala BKKBN untuk sanitasi dan air bersih," jelasnya.

Kemenkeu, kata Sri, juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait usulan program keluarga harapan (PKH) dan pemberian sembako. Termasuk koordinasi terkait penambahan makanan tambahan untuk penurunan stunting. 

"Koordinasi dengan Kementerian Sosial supaya anggaran dan program untuk PKH dan sembako 21,6 juta kepala keluarga itu bisa diprioritaskan untuk menambah makanan tambahan dalam rangka stunting," pungkasnya.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengusulkan penambahan lima provinsi prioritas penanganan stunting. Saat ini sudah ada 12 provinsi prioritas. 

"Kami mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan," ujar Hasto. 

Hasto meyakini dengan menambah wilayah prioritas, prevalensi stunting akan turun 3,8 persen setiap tahunnya. Sehingga target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen dapat terwujud. (Medcom/Z-6)