DMI Nilai SE Menag soal Pedoman Ceramah Keagamaan Perlu Dipahami dari Berbagai Sisi

MENYOAL Surat Edaran (SE) Menteri Agama tentang Pedoman Ceramah Keagamaan yang salah satu poinnya menggariskan bahwa materi ceramah tidak boleh bermuatan politik praktis, Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni mengatakan bahwa hal ini harus dipahami dari berbagai sisi.

Menurutnya, perlu dipahami bahwa masjid merupakan tempat yang inklusif dan mengakomodasi semua masyarakat yang ingin beribadah tanpa membedakan latar belakang politik dan golongan.

“Masjid juga disebut dengan jami' artinya yang mempersatukan dalam konteks ini masyarakat,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (5/10).

Lebih lanjut, Imam menambahkan bahwa politik praktis itu adalah konsep kelompok yang mengarah pada ambisi kekuasaan atau power struggle dan bersifat eksklusif dan diterminatif, yaitu mengeluarkan yang tidak sepaham dan penetapan apa yang dia mau.

“Karena itu, secara coding antara sifat fungsional masjid yang inklusif dan merupakan wilayah yurisdiksi Tuhan berlawanan dengan eksklusivisme politik praktis yang mengubah menjadi wilayah yurisdiksi manusia, lebih khusus lagi dianggap sebagai yurisdiksi kelompok,” tegas Imam.

Dia menekankan, jika konten khotbah itu politik yang tidak memecah belah, tetapi justru mempersatukan, bukan regimentasi atau penyeragamaan pandangan, politik yang mencerahkan, tidak menghujat, tidak menhelek-jelekan, bukan menghasut, kritik dan nasihat yang membangun, maka konten khotbah yang seperti ini justru perlu disambut baik. (Des/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi