Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kondisi kekeringan masih berpotensi terjadi pada awal Oktober 2023. Hal ini dikatakan dapat mempersulit upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Indonesia.
“Perlu diketahui bahwa kondisi kekeringan ini mungkin masih berlangsung pada minggu ini, dari Senin-Minggu depan. Sehingga betul-betul kesiagaan dari Satgas Pengendalian Karhutla di daerah itu sangat penting karena kalau kita terlambat melakukan respons awal itu eskalasinya bisa sangat luas,” ungkapnya dalam Disaster Briefing, Senin (2/10).
Lebih lanjut, dalam dua pekan terakhir, BNPB telah menerima laporan 56 kejadian bencana yaitu kebakaran hutan dan lahan sebanyak 36 laporan atau 68%, kemudian kekeringan 12,21%, cuaca ekstrem 7%, dan banjir 2,4%.
Baca juga : Krisis Air Bersih Dialami Hampir 60 Ribu Warga Banyumas
Secara distribusi spasial, menurut Muhari, karhutla hampir terjadi di seluruh tempat dan kekeringan dominan terjadi di Jawa dan Bali.
“Sementara banjir terjadi di Deli dan Pulau Sulu tapi ini terjadi karena pengaruh atau akibat dari dampak fenomena regional pembentukan typhoon di utara perairan Indonesia,” kata Muhari.
Baca juga : Hujan Buatan Diintensifkan di Sumatra Selatan
Untuk karhutla, di wilayah Sumatra terjadi di bagian selatan, sementara di Jawa tersebar merata dan di Jawa Tengah baru-baru ini telah terjadi kebakaran di lereng Gunung Lawu seluas 200 hektare.
“Kami baru saja menerima permintaan dukungan untuk deploy water bombing dari KLHK supaya upaya pemadaman dari kebakaran yang terjadi di lereng gunung ini bisa lebih cepat. Sebelumnya kita bisa memadamkan api di Gunung Bromo dan di beberapa tempat lain sehingga ini akan kita prioritaskan upaya kawasan yang saat ini masih terbakar di Gunung Lawu bisa kita kendalikan,” tuturnya.
Sementara itu, di Kalimantan, karhutla dominasi terjadi di bawah garis ekuator, sementara di atas garis ekuator masih terpapar oleh hujan sehingga durasi karhutla realtif singkat.
Muhari mengatakan, dari 25-30 September 2023, wilayah di atas garis ekuator memiliki eksposur hujan yang sangat tinggi seperti Jambi dan Riau yang dikatakan telah terpapar awan hujan yang cukup intens sehingga upaya pengendalian karhutla berjalan baik
Melihat kondisi kekeringan yang masih akan terjadi di awal Oktober 2023 ini, menurutnya diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan dalam kondisi kekeringan saat ini. (Z-5)
BENCANA kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
GUBERNUR Sumatra Barat Mahyeldi menyebut kondisi kekeringan air di Padang saat ini tergolong cukup ekstrem, terutama di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
USAI banjir bandang menerjang Padang, Sumatra Barat, pada akhir November 2025 lalu, dua irigasi rusak total.
Studi terbaru mengungkap rangkaian kekeringan panjang berperan besar dalam kemunduran Peradaban Lembah Indus, memicu penyusutan kota dan pergeseran permukiman secara bertahap.
Kebutuhan untuk penanganan kekeringan dari tahun ke tahun terus bertambah sehingga perlu dicari upaya lain seperti mencari sumber air baru.
Gelombang panas, terutama pada siang hari, mempercepat penguapan air dari daun dan tanah, menurunkan ambang kekeringan.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved