Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN survei, angka kematian bayi di Indonesia sudah menurun dari 145 per 1.000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk (SP) 1971 menjadi 26 per 1.000 kelahiran hidup pada SP 2010. Saat ini angka kematian bayi menjadi 16,85 per 1.000 kelahiran hidup pada 2020.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ditandai dengan turunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup.
“Menurunkan angka kematian bayi dilakukan dengan peningkatan pemakaian KB, khususnya untuk KB modern. Kematian Ibu atau kematian bayi dapat disebabkan oleh jarak kelahiran yang terlalu dekat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka KB Pascapersalinan terus ditingkatkan khususnya untuk MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) yang lebih efektif,” kata Hasto dalam peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day tahun 2023, Selasa (26/9).
Baca juga :Kepala BKKBN Ingatkan Warga Atur Jarak Kelahiran untuk Cegah Stunting
“Dalam upaya akselerasi peningkatan capaian KB, diperlukan peran serta aktif dari jajaran TNI untuk membantu menggerakkan calon peserta KB dan memberikan pelayanan KB yang berkualitas di Fasyankes milik TNI atau Fasyankes lainnya,” ujar Hasto.
Hasto menyebutkan seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi dan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta telah mendistribusikan target pelayanan KB sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota,
Baca juga : Edukasi Perencanaan Keluarga, Bayer Kenalkan Situs Bicara Kontrasepsi
“Total target pelayanan KB dalam rangka Pekan Pelayanan KB Hari Kontrasepsi Sedunia 2023 yang dimulai tanggal 26 September-4 Oktober 2023 adalah sebanyak 1.484.747 akseptor,” papar Hasto.
Oleh karena itu, dalam acara bertema ‘Kolaborasi Pelayanan KB Nusantara dalam Percepatan Penurunan Stunting’ tersebut Hasto berharap capaian akseptor dalam momentum kali ini dapat dimaksimalkan.
“Saya juga mengingatkan kembali, agar dalam Pekan Pelayanan ini, seluruh tenaga yang terlibat dapat mendukung pemberian pelayanan KB yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB. Pemberian konseling yang komprehensif, serta pelayanan kontrasepsi yang mengedepankan Prinsip Keluarga Berencana Berbasis Hak harus terus dilaksanakan,” ujar Dokter Hasto.
Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN Martin Suanta mengatakan bahwa kegiatan Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini bertujuan untuk mensosialisasikan pada masyarakat terkait pentingnya kontrasepsi bagi perencanaan keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Martin juga menyampaikan harapannya akan kolaborasi lintas sektor yang kuat. “Perlu komitmen dan dukungan stakeholder, provider medis, dan mitra kerja untuk percepatan pencapaian program bangga kencana secara menyeluruh,” ujar Martin. (Z-5)
PELAYANAN keluarga berencana (KB) berkualitas dapat ditingkatkan dan dijangkau hingga pelosok melalui beragam inovasi.
Kaji Reka merupakan forum untuk mendiseminasikan berbagai hasil kajian dari daerah agar dapat diketahui masyarakat.
SEJAK kali pertama diluncurkan ke tengah masyarakat sebagai kontrasepsi pilihan kaum pria, vasektomi belum menggapai kata manis.
Kebijakan yang mengaitkan vasektomi dengan penerimaan bansos berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kesukarelaan dalam program Keluarga Berencana (KB).
Dalam satu tahun hanya ada 15 pria yang menjalani program KB vasektomi.
Untuk target peserta KB baru di tahun 2025 masih menunggu dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kematian bayi (AKB) usia 0–1 tahun dengan target 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.
KETUA Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi menekankan bahwa upaya untuk menekan angka kematian bayi baru lahir tidak bisa hanya bertumpu pada rumah sakit.
Menurutnya, rumah sakit berada di garis akhir pelayanan, sehingga pembenahan harus dimulai dari sistem rujukan dan layanan kesehatan dasar.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Pemkot Bengkulu mencatat angka kematian inu meningkat menjadi empat kasus dan angka kematian bayi naik signifikan dari 65 kasus menjadi 82 kasus pada 2024.
Berdasarkan data Kemenkes, kematian bayi paling tinggi diakibatkan karena bayi mengalami kelahiran secara prematur sebelum pekan ke-37 kehamilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved