Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan mengatur jarak kelahiran adalah kunci menekan angka stunting.
Pernyataan ini disampaikan Hasto saat mengukuhkan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan meninjau pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/8).
"Penentu bonus demografi adalah generasi muda, apabila generasi muda dapat mengatur (jarak) kelahiran, stunting dapat dihindari," ujar Hasto dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).
Baca juga: Ayo Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Asuh Orangtua Bersama Golden Mom
Ia menegaskan, KB merupakan program wajib yang harus dijalankan BKKBN dan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layanan. Untuk itu, ia menekankan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat program KB untuk mempercepat penurunan risiko anak stunting.
Ia menekankan, usia sehat untuk menikah demi mencegah stunting adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.
Bagi remaja perempuan, utamanya calon pengantin, penting juga untuk menjaga tekanan darah maupun hemoglobin (hb).
Baca juga: Atasi Stunting di Blitar, BKKBN dan Dexa Medica Edukasi Bidan Soal ASI
"Saya berharap semua kader dan TPK paham tentang pentingnya KB untuk menekan stunting, agar disosialisasikan kepada generasi muda," katanya.
Menurut Hasto, beberapa faktor penyebab stunting yang paling utama adalah kekurangan asupan gizi, bayi tidak diberikan ASI eksklusif, pola asuh yang kurang tepat, bayi sering sakit, jamban atau sanitasi yang belum sesuai standar, dan jarak kelahiran anak yang terlalu dekat.
"Sanitasi dan makanan harus bagus, pola asuh juga harus baik, anak harus digembirakan, dan mengatur jarak kelahiran anak atau menghindari 4T, serta merencanakan kehamilan dengan baik. Jadi, kalau mau hamil jangan main-main, dan kalau main-main jangan hamil, oleh karena itu harus memakai alat kontrasepsi," tutur Hasto.
Adapun 4T merupakan singkatan dari terlalu muda hamil , terlalu tua hamil, terlalu dekat jarak kelahiran anak, dan terlalu banyak anak.
Ia juga menegaskan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan karena bangsa ini memiliki potensi meraih manfaat atas bonus demografi.
"Oleh karenanya, stunting harus bisa diatasi, karena berdasarkan penegasan Presiden, pembangunan keluarga merupakan fondasi utama tercapainya kemajuan bangsa, yang sejalan dengan program BKKBN tentang delapan fungsi keluarga," katanya.
Adapun delapan fungsi tersebut yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.
"Sesuai dengan target pemerintah apabila stunting sudah di angka 14%, maka bangsa ini akan berada di kondisi yang sehat," ucap dia.
Berdasarkan data BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Konawe Selatan, Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapat layanan KB saat hadir pada kegiatan itu sebanyak 216 akseptor.
Adapun BAAS yang dikukuhkan Hasto berjumlah delapan orang, terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan. (Ant/Z-1)
Sinergi ini bertujuan menyediakan fasilitas penitipan anak di seluruh lingkungan kerja.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
KB pascapersalinan penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan.
"Apa yang dikerjakan pemerintah hari ini adalah semangat keadilan dan membuka ruang juga untuk laki-laki dalam partisipasi (keluarga berencana),"
Kebijakan yang mengaitkan vasektomi dengan penerimaan bansos berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kesukarelaan dalam program Keluarga Berencana (KB).
Dalam satu tahun hanya ada 15 pria yang menjalani program KB vasektomi.
Untuk target peserta KB baru di tahun 2025 masih menunggu dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Teknologi kontrasepsi kini telah berkembang pesat salah satunya dengan riset tentang kontrasepsi suntik pada pria.
BRIN melalui berbagai program risetnya, mendorong pengembangan teknologi kesehatan, termasuk teknologi kontrasepsi.
Layanan vasektomi dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis di semua fasilitas kesehatan (faskes), bahkan disiapkan dana alokasi khusus untuk istirahat bagi suami selama tiga hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved