Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI X DPR RI menilai kebakaran museum yang terjadi beberapa waktu menjadi bukti bahwa pengelolaan museum sebagai penyimpanan artefak sejarah Indonesia belum menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan budaya di tanah air.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengingatkan pemangku kepentingan terkait tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan.
“Kami tentu sangat prihatin dengan kejadian kebakaran Museum Nasional. Sebagai objek vital harusnya sistem pengamanan Museum Nasional harus kelas I sehingga bisa mengantisipasi berbagai ancaman baik kerusakan maupun kehilangan termasuk peristiwa kebakaran,” tutur Syaiful Huda dalam keterangannya, Senin (18/9).
Baca juga: Komisi X akan Panggil Nadiem terkait Kebakaran Museum Nasional
Diketahui, kebakaran hebat melanda Museum Nasional pada Sabtu (16/9) malam. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya enam ruang Gedung A yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pameran berbagai artefak pra sejarah Indonesia. Badan Layanan Umum (BLU) Museum dan Cagar Budaya Kemendikbud Ristek sebagai pengelola Museum Nasional meminta aparat berwajib mengusut tuntas kejadian tersebut.
Ia menjelaskan museum harusnya tidak dimaknai sekadar tempat penyimpanan dan pameran artefak sejarah semata. Lebih dari itu museum adalah tempat identitas diri bangsa tersimpan dari waktu ke waktu.
Baca juga: Museum Nasional Diminta Merinci Data Kerusakan Akibat Kebakaran
“Koleksi berupa benda cagar budaya ini seringkali bersifat langka (unique), jumlahnya sangat terbatas (limited), rapuh (fragile), serta jika rusak tidak lagi dapat diperbarui (unrenewable). Maka harusnya benar-benar dijaga betul,” ujarnya.
Huda menilai keberadaan Museum Nasional sangat vital. Di tempat ini tersimpan sedikitnya 140.000 benda bersejarah dari seluruh pelosok nusantara yang dikategorikan dalam kluster etnografi, perunggu, keramik, prasejarah, tekstil, numismatik, relik sejarah, buku langka, dan benda berharga.
“Berbagai artefak sejarah tersebut menjadi benang merah atas eksistensi manusia Indonesia dari waktu ke waktu, maka sudah seharusnya jika ada pengamanan berlapis dari ancaman kerusakan maupun kehilangan,” katanya.
Selain itu, dia juga mempertanyakan kebakaran bisa terjadi di kawasan Museum Nasional dalam waktu relatif lama. Harusnya ada deteksi dini ancaman kebakaran beserta mitigasinya.
“Apakah tidak ada sensor yang mendeteksi titik api dan sistem pemadaman yang otomatis mengingat ini Museum Nasional? Lalu rentang kebakaran berlangsung hingga selama dua jam lebih. Ini yang menurut kami harus ada investigasi menyeluruh,” katanya.
Huda berjanji akan mempertimbangkan pemanggilan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim ke Komisi X DPR RI untuk mengetahui lebih jauh terkait pengelolaan museum dan cagar budaya di tanah air. Saat ini BLU Musem dan Cagar Budaya memang berada di bawah kendali dari Kemendikbud-Ristek.
“Kami akan mempertimbangkan pemanggilan Mas Menteri untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan museum di tanah air agar perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan benda cagar budaya benar-benar bisa dilakukan dengan baik, termasuk mengkaji peluang pembentukan Badan Permuseuman Indonesia. Jadi pengelolaan museum tidak lagi setingkat BLU tetapi menjadi badan tersendiri,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Sebanyak 80 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan kebakaran kapal nelayan
Ganti rugi atas musibah yang dialaminya, pelayanan yang baik dan mudah, serta nilai klaim yang sesuai.
Badan Keamanan dan Situasi Darurat Wilayah Otonomi Madrid menyatakan 180 orang dievakuasi akibat kebakaran hutan tersebut.
Upaya menambah posko dan armada satu di antaranya untuk meningkatkan pelayanan. Terutama mempercepat penanganan saat terjadi kebakaran.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi akibat cuaca panas.
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved