Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan pihaknya akan mempertimbangkan pemanggilan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ke Komisi X DPR RI untuk mengetahui lebih jauh terkait pengelolaan museum dan cagar budaya. Saat ini Badan Layanan Umum (BLU) Museum dan Cagar Budaya memang berada di bawah kendali dari Kemendikbud Ristek.
"Kami akan mempertimbangkan pemanggilan Mas Menteri (Nadiem) untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan museum di Tanah Air agar perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan benda cagar budaya benar-benar bisa dilakukan dengan baik, termasuk mengkaji peluang pembentukan Badan Permuseuman Indonesia. Jadi pengelolaan museum tidak lagi setingkat BLU tetapi menjadi badan tersendiri," ungkap Huda dalam keterangannya, Senin (18/9).
Ia menilai kebakaran Museum Nasional menjadi bukti bahwa pengelolaan museum sebagai penyimpanan artefak sejarah Indonesia belum menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan budaya di Tanah Air.
Baca juga: Perlu Libatkan Ahli untuk Identifikasi Benda Sejarah yang Terbakar
"Kami tentu sangat prihatin dengan kejadian kebakaran Museum Nasional. Sebagai objek vital harusnya sistem pengamanan Museum Nasional harus kelas I sehingga bisa mengantisipasi berbagai ancaman baik kerusakan maupun kehilangan termasuk peristiwa kebakaran," kata Huda.
Museum harusnya tidak dimaknai sekadar tempat penyimpanan dan pameran artefak sejarah semata. Lebih dari itu museum adalah tempat identitas diri bangsa tersimpan dari waktu ke waktu. Koleksi berupa benda cagar budaya ini seringkali bersifat langka, jumlahnya sangat terbatas, rapuh, serta jika rusak tidak lagi dapat diperbarui.
Baca juga: Museum Nasional Diminta Merinci Data Kerusakan Akibat Kebakaran
Huda menilai keberadaan Museum Nasional sangat vital. Di tempat ini tersimpan sedikitnya 140 ribu benda bersejarah dari seluruh pelosok nusantara yang dikategorikan dalam kluster etnografi, perunggu, keramik, prasejarah, tekstil, numismatik, relik sejarah, buku langka, dan benda berharga.
"Berbagai artefak sejarah tersebut menjadi benang merah atas eksistensi manusia Indonesia dari waktu ke waktu, maka sudah seharusnya jika ada pengamanan berlapis dari ancaman kerusakan maupun kehilangan," ujar dia.
Selain itu, Politisi Fraksi PKB itu mempertanyakan kebakaran bisa terjadi di kawasan Museum Nasional dalam waktu relatif lama. Harusnya ada deteksi dini ancaman kebakaran beserta mitigasinya.
Diketahui, kebakaran hebat melanda Museum Nasional pada Sabtu (16/9/2023) malam. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya enam ruang Gedung A yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pameran berbagai artefak prasejarah Indonesia. Badan Layanan Umum (BLU) Museum dan Cagar Budaya Kemendikbud Ristek sebagai pengelola Museum Nasional meminta aparat berwajib mengusut tuntas kejadian tersebut. (Iam/Z-7)
Target ini disertai dengan fokus pada kualitas kunjungan, melalui penguatan kurasi pameran, program edukasi, serta peningkatan kenyamanan pengunjung.
KEBIJAKAN kenaikan harga tiket masuk Museum Nasional Indonesia mendapat kritikan tajam Sejarawan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (UNAIR), Edy Budi Santoso.
GURU besar ilmu sejarah Universitas Indonesia, Anhar Gonggong, menilai kenaikkan harga tiket masuk Museum Nasional terutama untuk pelajar sangat berat dan bisa membatasi siswa untuk belajar.
Kebijakan kenaikan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan, perawatan, pengamanan koleksi, pemeliharaan, dan penambahan koleksi
Selama pengelola museum masih menerima dana dari APBN, masyarakat tidak seharusnya dibebani biaya tinggi untuk mengakses fasilitas negara.
Kenaikan tarif Museum Nasional dari sebelumnya yang sebesar Rp25.000 merupakan langkah krusial untuk memenuhi standar pemeliharaan internasional.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved