Perubahan Iklim dan Polusi Tuntut Politik Hijau

DAMPAK perubahan iklim maupun polusi udara yang semakin serius menuntut keberpihakan politik pada upaya mitigasi gas rumah kaca terutama dari sektor energi. Antara lain dengan mendukung penuh pada pembangunan energi baru dan terbarukan di seluruh Indonesia. 

Hal ini diungkapkan Mahawan Karuniasa, pakar lingkungan Universitas Indonesia sekaligus Founder/CEO Environment Institute (ENVIRO) yang hadir secara online pada Seminar Nasional tentang Politik Perubahan Iklim dan Energi Terbarukan di UIN Syahada Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Minggu, 3 September 2023.

Pada seminar itu, hadir Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu. Bupati Tapsel Dolly menyampaikan bahwa pembangunan PLTA di Batang Toru akan menghasilkan energi bersih serta turut menjaga ekosistem hutan di sekitarnya. Karena juga membutuhkan air untuk operasinya. 

Baca Juga: Perlu Percepatan dalam Menghadapi Krisis Iklim

Narasumber lain, Paul Butarbutar, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) menggarisbawahi perlunya dukungan masyarakat pada pengembangan energi bersih. Selain itu konservasi satwa dilindungi seperti orangutan dan lainnya, tentunya dapat dilakukan bersamaan dengan pembangunan energi bersih.

Melansir dari peta jalan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, Mahawan yang juga Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) memberikan catatan bahwa transisi energi Indonesia membutuhkan sekitar Rp3.500 triliun. Artinya tidak mungkin terwujud tanpa dukungan politik. 

''Politik Hijau menjadi syarat mutlak Indonesia yang menggadang visi berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045,'' demikian ungkap Mahawan. (RO/S-1)