TMC Skala Mikro hingga Pajak Pencemaran Jadi Solusi KLHK untuk Tangani Polusi

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan sejumlah langkah yang tengah dilakukan untuk menangani permasalahan polusi udara di Jabodetabek.

Pertama, penerapan razia emisi. Ada dua skema yang tengah disiapkan pemerintah untuk menangani polusi di sektor transportasi, yakni razia tilang dan razia kendaraan bermotor dalam bentuk pajak pencemaran.

“Untuk pajak pencemaran kendaraan bermotor ini belum ada ketentuannya. Kami sedang meminta Menteri Dalam Negeri, karena ini. Kan larinya ke pajak daerah. Dan ini akan dibantu oleh KLHK dan BRIN,” kata Siti dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (31/8).

Baca juga : Langgar Aturan, Pemprov DKI Tutup Operasi Dua Pabrik Stockpile Batu Bara di Jakarta Utara 

Ia menjelaskan, nantinya jika ada kendaraan bermotor yang terindikasi pajak pencemar, untuk satu kali kesalahan bisa dimaafkan. Lalu jika terkena pajak pencemar sebanyak tiga kali, maka kendaraan tidak diizinkan untuk beroperasi lagi.

“Nanti di Samsat ditandain. Kita gak menentukan begitu saja pada kendaraan berusia berapa tahun, tapi ada mekanisme yang sedang kita bangun,” beber Siti.

Baca juga : Besok, Kendaraan Tidak Lolos Uji Emisi Bakal Ditilang

Kemudian, pihaknya juga melakukan pengawasan dan penataan terhadap sembilan perusahaan dengan jenis usaha di bidang stockpile batu bara, peleburan logam dan pabrik kertas.

Telah dilakukan pula penghentian sementara bagi perusahana yang tidak memiliki persetujuan lingkungan serta pengambilan sample udara di sejumlah lokasi, di antaranya PT WSR, PT UMP, PT MBS, PT BBA yang bergerak di bidang batu bara, PT IVS yang bergerak di bidang peleburan logam dan PT PDM3 yang merupakan pabrik kertas.

Selain itu, telah dilakkan penanganan pengaduan terhadap tiga kegiatan yang berkaitan dengan pembakaran tanpa pengelolaan PPU, pembakaran kabel, pembakaran sampah serta pembakaran arang.

“Telah dilakukan juga pemasangan papan peringatan pada ketiga lokasi pengaduan dan penghentian kegiatan di lokasi pembuatan arang,” imbuh dia.

Untuk jangka pendek, upaya yang telah dilakukan ialah teknologi modifikasi cuaca (TMC) dan TMC skala mikro. Untuk TMC skala mikro sendiri, telah dilakukan uji coba pada 27 Agustus 2023 menggunakan mist generator di gedung Pertamina, Jakarta Pusat.

“Uji coba menggunakan mist generator lebih efektif menurunkan PM2,5 dari yang tadinya 98 menjadi 55,” ungkap dia.

Selain itu, ia memikirkan juga untuk menggunakan tirai air di gedung-gedung tinggi agar bisa menangani polusi yang terjadi di wilayah perkotaan.

“Dan yang penting juga kaitannya dengan KLHK adalah penanaman pohon, baik penanaman pohon openspace, di teras gedung, menanam di taman gedung dan di daearah-daerah kuning yang kualitas udaranya rendah,” pungkas Siti.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai, pemerintah sudah harus bergerak cepat untuk menangani polusi udara di wilayah Jabodetabek. Pasalnya, polusi bukan hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat.

“Sudah ada 200 ribu pasien ISPA karena polusi udara, bahkan Maret 2023 mencapai 300 ribu. Ini terus menerus akan semakin memburuk kalau tidak segera lakukan tindakan. Ini adalah bagian dari kemanusaian karena yang meninggal sudah ada,” ucap dia. (Z-5)