Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meyakini kualitas udara di Jakarta yang belakangan ini semakin memburuk dengan ditandai meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa dikendalikan dengan penanganan secara holistik atau secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Kalau semua pihak, baik pemerintah, swasta, terutama masyarakat secara sadar mau bergotong-royong menerapkan kebijakan menuju udara bersih secara berkesinambungan, maka pada saatnya, polusi udara di Ibukota bisa kendalikan,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis, Senin (28/8).
Handoyo menilai, Jakarta bisa mencontoh langkah-langkah drastis yang pernah dilakukan pemerintah Tiongkok saat negara Tirai Bambu tersebut dikepung polusi udara yang ekstrem.
Baca juga: Waspada Udara Kota Semarang Belum Baik
“Kita bisa belajar dari apa yang telah dilakukan pemerintahan Tiongkok. Mereka berhasil menangani polusi udara karena fokus mengubah sumber energi di tiga sektor, yakni industri, transportasi, dan perumahan. Nah, kalau Tiongkok bisa, tentunya kita juga bisa,” ucap politikus PDI-Perjuangan ini.
Handoyo menyatakan, pengendalian polusi harus dilakukan secara menyeluruh, serta ditandai dengan adanya kebijakan yang berkelanjutan.
"Ada kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Tentu mengatasi polusi udara seperti di Kota Jakarta yang padat kendaraan juga padat pabrik tidaklah mudah," jelasnya.
Baca juga: Pemprov DKI Bikin Satgas Penanganan Polusi Udara
"Suatu kebijakan jangka pendek, katakan misalnya seperti pembatasan jumlah kendaraan, tidak akan serta merta mengubah udara jadi bersih. Jadi kebijakan ini harus berlanjut dengan kebijakan jangka menengah dan panjang,” terang Handoyo.
Kurangi Buangan Emisi Kendaraan Cukup Signifikan
Meskipun demikian, dia berpendapat, kebijakan jangka pendek, yakni mengurangi buangan emisi kendaraan di Ibu kota cukup signifikan mengurangi kepekatan udara di Jakarta.
“Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, mengurangi kontribusi polusi udara yang di sebabkan oleh buangan emisi kendaraan saya kira cukup signifikan,’’ katanya.
Baca juga: Atasi Dampak Polusi Udara dengan 6M 1S, Apa Saja
Handoyo menambahkan, kebijakan jangka pendek, seperti mengurangi jumlah kendaraan harus dilanjutkan dengan kebijakan jangka menengah, sebut misalnya ajakan kepada ASN khususnya yang bekerja di Jakarta untuk work from home (WFH) secara bergantian.
"Para ASN yang bekerja di pemerintahan sebaiknya digilir agar WFH. Entah itu 50 persen atau berapapun persentasenya, itu bisa sedikit mengurangi beban polusi udara,” ujar Handoyo.
Akan tetapi, lanjutnya, upaya mengatasi polusi dengan pengurangan kendaraan serta WFH sebagian karyawan ditambah pula perusahaan swasta harus, sepertinya tetap belum mencukupi.
Baca juga: Kasus ISPA Tinggi, Menkes akan Rapat dengan RS
“Meskipun pihak swasta ikut berkolaborasi, bersama-sama mengurangi beban polusi udara di Jakarta dengan mengajak karyawannya WFH secara bergantian, tetap saja, upaya tersebut belum mencukupi,” tegas Handoyo.
Menurut Handoyo, diperlukan kebijakan jangka panjang seperti penggunaan energi ramah lingkungan. "Energi panas bumi, meski mahal tapi itu perlu dikalkulasi, perlu dihitung dengan cermat,” tukasnya.
Handoyo juga menyinggung perlunya batasan buangan emisi yang dikeluarkan pabrik-pabrik yang beroperasi di seputar Jabodetabek yang belakangan disebut-sebut salah satu biang kerok polusi.
Harus Ada Batasan Toleransi Emisi Pabrik
"Hal itu perlu ditertibkan. Harus ada batasan toleransi menyangkut emisi pabrik tersebut. Kalau melewati batas toleransi, ada denda. Jika ada denda, maka pada waktunya, mereka akan berpikir untuk menggunakan teknologi yg lebih ramah lingkungan. Ini kebijakan,” katanya.
Selain itu, tambah Handoyo, semangat menggunakan transportasi massal seperti Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Mass Rapid Transit (MRT) ataupun LRT harus digelorakan.
“Ke depan, siapapun pemimpin, harus melanjutkan program transportasi massal. Pemanfaatan transpirtasi massal ini merupakan kebijakan jangka panjang untuk menciptakan langit yang bersih,” tutupnya. (RO/S-4)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Kemudian ada teknologi sensor supaya tahu kapan zona merah. Selain itu, ada truk embun sudah dilakukan di kota-kota Tiongkok.
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi udara merupakan langkah krusial dalam menekan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
BMKG mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan, dalam siklus harian, konsentrasi PM2,5 tertinggi di wilayah DKI Jakarta ialah selepas malam hari hingga menjelang pagi hari.
Kualitas udara di Jakarta, Senin (14/10) pagi masuk urutan ke delapan sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.
POLUSI di DKI Jakarta menimbulkan dampak kesehatan dan kerugian yang besar bagi masyarakat.
Transportasi merupakan sumber polusi lokal utama di Jakarta. Namun, industri dan pembangkit listrik juga berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara mengakibatkan polusi di DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved