Indonesia dan ASEAN Dorong Negara Maju Perkuat Target Pengendalian Iklim

Indonesia dan negara-negara ASEAN tengah mengembangkan pernyataan bersama tentang perubahan iklim untuk COP-28 UNFCCC dan aksi berbasis komunitas ASEAN. Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam acara 17th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) beberapa waktu lalu di Vientiane, Laos.

“Melalui pernyataan bersama tersebut, ASEAN menyerukan kepada semua pihak untuk memperkuat target 2030 mereka di Nationally Determined Contribution (NDC) sehingga selaras dengan perjanjian Paris,” kata Siti dalam keterangan resmi, Jumat (25/8).

Selain itu, pada COP-28 yang diadakan di Dubai pada November 2023 mendatang, ASEAN juga mendesak negara-negara maju untuk memberikan dukungan keuangan, teknologi dan kapasitas kepada negara-negara anggota ASEAN secara tepat waktu, terkoordinasi, berkelanjutan dan responsif gender untuk pemahaman yang lebih baik di semua tingkatan.

Baca juga: Perubahan Iklim dapat Menyebabkan Gelombang Panas Kian Intens dan Sering

“Indonesia sendiri telah menyampaikan enhanced NDC tahun lalu yang menargetkan pengurangan emisi menjadi 31,89% dengan kapasitas nasional dan mencapai 43,2% dengan dukungan kerja sama luar negeri,” ucapnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Siti menjelaskan bahwa Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 menjadi salah satu tulang punggungnya. Berdasarkan proses konsultasi dan analisis internasional UNFCCC melalui Biennial Update Report (BUR) ke-3 November 2022, pada periode 2018-2020 penurunan emisi Indonesia adalah sekitar 570 juta CO2 eq; yang tersedia untuk digunakan untuk kolaborasi misalnya pada mekanisme kontribusi berbasis hasil atau mekanisme lainnya.

Baca juga: Mengenal Perubahan Iklim, Penyebab, Dampak

Indonesia juga tengah mengembangkan program iklim berbasis masyarakat melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan ketahanan iklim nasional. Program ini bertujuan untuk mengakui pentingnya pemangku kepentingan non-pihak khususnya masyarakat lokal dan memperkuat peran mereka dalam aksi perubahan iklim. Hingga tahun 2022, terdapat 4.218 desa yang terdaftar di Sistem Registrasi Nasional (SRN) sebagai desa iklim.

“Saya yakin negara-negara anggota ASEAN lainnya juga telah mengembangkan program serupa dengan pendekatan berbeda. Saya berharap kita dapat berbagi pengalaman dan mendokumentasikan praktik terbaik kita melalui aksi iklim berbasis komunitas ASEAN,” lanjut Siti. (Z-11)