Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MELALUI Kongres Nasional Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) yang dilaksanakan di Jakarta, Umar Key kembali terpilih menjadi Ketua Umum FPMM untuk periode lima tahun ke depan.
Umar Key terpilih secara aklamasi oleh seluruh anggota melalui DPD, DPC FPMM seluruh Indonesia. Dengan kepercayaan yang diterimanya. Umar menjadi Ketum FPMM untuk kedua kalinya.
"Secara aklamasi saya kembali dipercaya untuk memimpin FPMM. Saya bersyukur dan amanah ini harus saya terima." ujar Umar Key dalam keterangan, Kamis (24/8).
Baca juga: Front Pemuda Muslim Maluku Gelar Kongres Perdana
Kepada para seluruh anggota FPMM di Indonesia, Umar Key menegaskan harus senantiasa mendukung program-program kerjanya yang menyentuh masyarakat bawah, khususnya masyarakat Maluku. "Hatus mendukung program-program saya." tegasnya.
Dorong Putra Daerah Maluku Jadi Pejabat Negara
Salah satu program yang ingin Umar Key segerakan yakni menjadikan putra-putri Maluku bisa duduk dan menjabat sebagai menteri, mengingat selama ini belum ada satu pun orang Maluku dipercaya pemerintah sebagai menteri.
Ini juga yang ditegaskan Umar Key dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang bahwa FPMM akan memilih pemimpin mendatang adalah pemimpin yang memperhatikan Maluku.
Baca juga: Gelar Muscab, Pemuda Pancasila Pilih Ketua MPC PP Tangsel
"Sebentar lagi pesta demokrasi saya berharap kepada semua wilayah agar kembali ke daerah. Saya tegaskan anda boleh pilih yang lain, masing-masing. Tapi memilih pemimpin harus yang memperhatikan Maluku. Karena sudah lama orang Maluku tidak ada yang jadi Menteri. FPMM memilih pemimpin yang memperhatikan Maluku tahun 2024 nanti."
Dengan terpilihnya kembali Umar Key menahkodai FPMM, seluruh anggota FPMM seluruh Indonesia menyampaikan ucapan selamanya. Mereka juga menaruh harapan besar kepada Umar Key agar bisa menjadi menteri mewakili provinsi Maluku.
Hal itu disampaikan FPMM Papua Tengah, Papua Jayapura Papua Selatan, Maluku dan lainnya. "Beliau sudah melakukan yang terbaik dan pasti akan melakukan yang terbajk lagi." ujar perwakilan FPMM Papua Tengah.
"Mudah-mudahan Bang Umar Key ke depan bisa menjadi menteri.," ujar perwakilan FPMM Papua Jayapura. Abdul Rasyid Usman
Baca juga: Gerakan Budaya dan Ekonomi Minang Gelar Ulang Tahun
"Kami merasa terpanggil untuk mengabadikan diri ke FPMM. Harapan kami bang Umar Key lebih mencintai kami di Papua Selatan. Kami juga mendukung Bang Umar Key menjadi menteri mewakili Maluku." ujar perwakilan Papua Selatan. Muhammad litoholi
"Bang Umar Key orang yang baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kami berharap bang Umar Key dapat membantu pemekaran provinsi Buton." ujar perwakilan Sulawesi Tenggara.
FPMM menggelar kongres pertama dengan mengusung tema "Konsolidasi Pemuda Muslim Maluku Menuju Indonesia Emas 2045,". Kongres dilaksanakan pada 22-24 Agustus 2023 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.
Umar Key juga menegaskan bahwa kongres dilaksanakan untuk langkah awal konsolidasi pemuda Maluku dalam mengawal pembangunan jangka panjang. (RO/S-4)
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Generasi muda perlu ruang untuk kembali merumuskan harapan dan arah masa depan.
Generasi muda, termasuk yang tergabung dalam Karang Taruna, didorong untuk terus terlibat dalam memperkuat sektor ekraf.
Beberapa pemuda terlihat mengacungkan balok dan menghantamkan benda tersebut ke arah mobil yang melintas
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XX/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai berpotensi mengubah peta demokrasi Indonesia secara drastis.
Guru Besar UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan perlunya rekonstruksi gerakan kebangsaan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved