Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
FAKULTAS Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menambah jumlah profesor hukum bisnis yang dimilikinya. Yetty Komalasari Dewi, pakar hukum bisnis FHUI akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Rabu 16 Agustus besok.
“Sudah menerima keputusan pengangkatan dari Menteri sejak 5 Mei 2023,” kata Yetty dalam keterangannya, Selasa (15/8).
Dekan FHUI Parulian Paidi Aritonang, mengonfirmasi pengangkatan Yetty sebagai bagian dari komitmen FHUI terus meningkatkan mutu akademik.
Baca juga: Seminar dan Silaturahmi Pergubi Teguhkan Peran Guru Besar dalam Pembangunan Nasional
“Saat ini FHUI menyiapkan banyak guru besar dan akselerasi doktor di kalangan dosen. Kami berupaya FHUI semakin maju,” kata Parulian.
Ia menegaskan pengangkatan Yetty akan menambah jumlah guru besar pada bidang studi hukum ekonomi dan teknologi.
Baca juga: Guru Besar Filologi UIN Jakarta Oman Fathurahman Raih Penghargaan Pustaka Paripalana
Yetty menjabat Ketua Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, dan Ketua Legal Center for International Trade and Investment (LCITI) FHUI. Yetty memulai kariernya sebagai dosen di FHUI pada tahun 2000.
Sebelumnya ia juga pernah bertanggung jawab sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik (2018-2019), Ketua Sub Program Kelas Khusus Internasional (2016-2017), Ketua Sub Program Doktor (2014-2016), dan Kepala Sekretariat Pimpinan merangkap Sekretaris Fakultas (2006-2008).
Studi sarjana hukum dituntaskan Yetty di FHUI pada tahun 1993, dilanjutkan dengan meraih gelar Master of Legal Institution dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada tahun 2003. Gelar doktor ilmu hukum diraih Yetty di FHUI pada tahun 2011.
Yetty termasuk akademisi yang produktif menulis buku. Beberapa judul yang ia hasilkan sebagai penulis tunggal antara lain Hukum Persekutuan di Indonesia: Teori dan Kasus; Urgensi dan Kepentingan Indonesia dalam Pembentukan Investment Court System dalam Perjanjian Investasi Internasional; serta Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennotschap (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda. (RO/Z-7)
Keberpihakan dalam proses legislasi dan penyusunan anggaran bertujuan mewujudkan perempuan yang berdaya dan berujung pada masyarakat yang sejahtera.
Penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik menjadi usaha bersama dari Iluni FHUI untuk mendukung usaha transisi energi yang dicananangkan oleh pemerintah.
UKI resmi menyatukan Program Studi Hukum Program Sarjana, Magister, dan Doktor di bawah FH UKI sebagai langkah strategis memperkuat kualitas akademik.
FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) merupakan Badan Akreditasi Internasional yang memberikan penilaian standar mutu dan kualitas Perguruan Tinggi
Putusan hakim itu harus dengan pertimbangan kualitatif, kemanusiaan, kemaslahatan dan keadilan dan berpihak kepada keadilan.
Dua sejoli berstatus mahasiswa fakultas hukum di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi setelah terlibat kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap nenek salah satu pelaku.
Bencana adalah fenomena kompleks yang tidak bisa ditangani oleh satu disiplin ilmu saja.
BELAKANGAN banyak universitas menyuarakan kritik kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kondisi layanan kesehatan hingga UU Kesehatan.
Pentingnya regulasi yang proporsional, khususnya di sektor kesehatan. Salah satu contohnya adalah perlunya pendekatan berbasis bukti dalam mengatur produk tembakau alternatif.
Aprinus mencontohkan, beberapa karya yang kandungan SARA, yakni pada novel Salah Asuhan yang pada draf awalnya disebut menyinggung ras Barat (Belanda).
Prof Sri Wahyuni menguraikan bahwa keberhasilan merek di era saat ini tidak hanya ditentukan oleh kinerja ekonomi, namun juga oleh komitmen terhadap lingkungan dan nilai-nilai sosial.
Salah satu yang menjadi sorotan utamanya adalah peran kejaksaan yang sebelumnya dianggap dominan dalam perkara pidana (Dominus Litis).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved