Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
FAKULTAS Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menambah jumlah profesor hukum bisnis yang dimilikinya. Yetty Komalasari Dewi, pakar hukum bisnis FHUI akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Bisnis pada Rabu 16 Agustus besok.
“Sudah menerima keputusan pengangkatan dari Menteri sejak 5 Mei 2023,” kata Yetty dalam keterangannya, Selasa (15/8).
Dekan FHUI Parulian Paidi Aritonang, mengonfirmasi pengangkatan Yetty sebagai bagian dari komitmen FHUI terus meningkatkan mutu akademik.
Baca juga: Seminar dan Silaturahmi Pergubi Teguhkan Peran Guru Besar dalam Pembangunan Nasional
“Saat ini FHUI menyiapkan banyak guru besar dan akselerasi doktor di kalangan dosen. Kami berupaya FHUI semakin maju,” kata Parulian.
Ia menegaskan pengangkatan Yetty akan menambah jumlah guru besar pada bidang studi hukum ekonomi dan teknologi.
Baca juga: Guru Besar Filologi UIN Jakarta Oman Fathurahman Raih Penghargaan Pustaka Paripalana
Yetty menjabat Ketua Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, dan Ketua Legal Center for International Trade and Investment (LCITI) FHUI. Yetty memulai kariernya sebagai dosen di FHUI pada tahun 2000.
Sebelumnya ia juga pernah bertanggung jawab sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik (2018-2019), Ketua Sub Program Kelas Khusus Internasional (2016-2017), Ketua Sub Program Doktor (2014-2016), dan Kepala Sekretariat Pimpinan merangkap Sekretaris Fakultas (2006-2008).
Studi sarjana hukum dituntaskan Yetty di FHUI pada tahun 1993, dilanjutkan dengan meraih gelar Master of Legal Institution dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada tahun 2003. Gelar doktor ilmu hukum diraih Yetty di FHUI pada tahun 2011.
Yetty termasuk akademisi yang produktif menulis buku. Beberapa judul yang ia hasilkan sebagai penulis tunggal antara lain Hukum Persekutuan di Indonesia: Teori dan Kasus; Urgensi dan Kepentingan Indonesia dalam Pembentukan Investment Court System dalam Perjanjian Investasi Internasional; serta Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennotschap (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda. (RO/Z-7)
Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Golkar, resmi menuntaskan sidang skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI)
Kerja sama ini menandai langkah konkret kolaborasi dalam bidang hukum perang, militer, dan udara sebagai upaya membangun jejaring keilmuan yang berkelanjutan.
Keberpihakan dalam proses legislasi dan penyusunan anggaran bertujuan mewujudkan perempuan yang berdaya dan berujung pada masyarakat yang sejahtera.
Penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik menjadi usaha bersama dari Iluni FHUI untuk mendukung usaha transisi energi yang dicananangkan oleh pemerintah.
UKI resmi menyatukan Program Studi Hukum Program Sarjana, Magister, dan Doktor di bawah FH UKI sebagai langkah strategis memperkuat kualitas akademik.
FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) merupakan Badan Akreditasi Internasional yang memberikan penilaian standar mutu dan kualitas Perguruan Tinggi
PRESIDEN Prabowo Subianto menambah dana riset pada 2026 hingga Rp12 triliun. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor, presiden minta kerja sama dengan BRIN
PRESIDEN Prabowo Subianto menambah dana riset mencapai Rp12 triliun pada 2026. Itu disampaikan di hadapan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor dari berbagai perguruan tinggi
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan akan menambah dana riset hingga pada 2026 mencapai Rp12 triliun. Hal itu disampaikan presiden di hadapan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor
Prof Sri Yunanto memaparkan visi besar Indonesia pada satu abad kemerdekaannya. Ia menetapkan sejumlah indikator utama yang menjadi syarat mutlak terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Permendiktisaintek 52/2025 dibuat untuk memberikan kepastian hukum agar profesi, karier, dan penghasilan dosen dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.
PEMERINTAH akan melakukan audit lingkungan terhadap lebih dari 100 unit usaha di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sebagai bagian dari evaluasi persetujuan lingkungan pascabencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved