Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
MASYARAKAT pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dinilai masih sangat tertinggal dari segi literasi dan ekonomi. Bahkan menurut penuturan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi banyak masyarakat pesisir yang masih terjebak dalam kemiskinan ekstrem.
Hal itu sangat bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, Didik menilai seharusnya masyarakat pesisir bisa lebih sejahtera. Karena itu ia mengatakan perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia pesisir untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih baik.
“Peningkatan SDM itu harus kita lakukan. Sebelumnya kita sudah upayakan kerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk membuat semacam kegiatan Indonesia Mandiri, ini bagian dari Gerakan Revolusi Mental. SDM kita ini masih sangat kurang. Kita butuh penerapan teknologi yang bisa digunakan oleh tenaga maritim kita yang sangat diperlukan oleh mereka (masyarakat pesisir),” ujar Didik dalam diskusi “Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045” di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8).
Baca juga: Muncul Varian Baru, Pemerintah Tegaskan Siap Hadapi Covid-19 Varian Eris
Merujuk pada data Badan Statistik tahun 2022, ternyata jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir sebanyak 3,9 juta orang. Sementara, jumlah penduduk pesisir yang miskin sebanyak 17,74 juta orang.
Data kemiskinan itu, kata Didik, diikuti pula dengan tren stunting yang juga lumayan tinggi dialami oleh anak-anak di wilayah pesisir. Karena itu, ia mengatakan pemerintah akan berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting tersebut sembari juga menurunkan angka kemiskinan ekstrem di masyarakat pesisir.
Deputi Kemaritiman dan SDA Bappenas Vivi Yulaswati menyampaikan ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan untuk menjalankan transformasi peradaban Bahari di Indonesia.
“Beberapa strategi transformasi, mulai dari perubahan cara pandang atau paradigma, pemanfaatan sumber daya manusia, optimalisasi budaya. Sebetulnya nilai yang sudah hidup dari zaman ratusan tahun yang lalu, sebenarya berakar kuat pada budaya maritim kita. Mulai dari rumah, literasi, perdagangan, itu banyak sekali yang basis budaya maritim kita bisa dijumpai di banyak komunitas di berbagai wilayah Indonesia,” jelas Vivi.
“Melalui kearifan lokal, juga tata kelola Bahari ke depan menjadi satu keunikan tersendiri yang perlu kita bangun. Satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah dimensi keadilan sosial dalam tata kelola transformasi Bahari,” imbuhnya.
Secara konkret, Vivi mengatakan yang mungkin bisa mulai dilakukan oleh pemerintah ialah membangun ekosistem fisik, seperti bangunan adat atau wilayah ulayat. Selain itu juga mulai melakukan pemanfaatan berbasis kearifan lokal meliputi pelestarian penangkapan ikan tradisional berdasarkan hukum adat yang berlaku dan pengakuan wilayah kelola masyarakat dalam rencana zonasi.
“Untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan bisa dilakukan dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, pengendalian pencemaran laut dan dampak perubahan iklim,” kata Vivi.
“Untuk pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan penguatan akses informasi dan teknologi, pemodalan dan ilmu pengetahuan. Perluasan kesempatan kerja dan alternatif mata pencaharian, pengembangan kemitraan dan pelibatan masyarakat dalam ekonomi sirkular dan pelestarian lingkungan,” pungkasnya.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
Lembaga Demografi UI mengungkap masih banyak lansia di Indonesia yang hidup miskin dengan kesehatan buruk masih harus terus bekerja.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Video bocah Gowa pungut snack pejabat usai HUT ke-80 RI viral. Fakta di baliknya ungkap ironi kemiskinan, dana publik terbuang, hingga reaksi Kapolres.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved