Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, bencana kelaparan yang terjadi di dua distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah merupakan kejadian yang sangat sering terjadi dan hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya sudah mengetahui terkait bencana ini, bahwa cuaca dingin yang diikuti munculnya frost dan embun tersebut selalu terjadi dan diikuti dengan kegagalan panen.
"Seharusnya ini sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk antisipasinya agar tidak jatuh korban. Korban yang jatuh berulang-ulang menunjukkan pemerintah, terutama Pemda, tidak belajar dari kejadian yang lalu," kata Khudori kepada Media Indonesia, Senin (31/7).
Baca juga : Kemenko PMK Mulai Salurkan Bantuan Hadapi Kekeringan dan Kelaparan di Papua Tengah
Khudori menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, terdapat kewajiban pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) untuk menyiapkan cadangan pangan. Idealnya cadangan pangan tersebut dapat di isi dengan pangan lokal.
Namun, Khudori menyebut, terdapat masalah dalam pemenuhan pangan lokal itu. Kebanyakan masyarakat sudah meninggalkan pangan lokal yang biasa di konsumsi dengan pangan berbasis beras dan terigu.
Baca juga : Kekeringan di Papua Tengah Sebabkan Gagal Panen dan Enam Warga Meninggal
"Kejadian yang berulang ini juga jadi pembelajaran bahwa penting bagi pemerintah, terutama Pemda, untuk membangun ketahanan pangan berbasis pangan lokal. Ketika terjadi gangguang distribusi dan transportasi yang dapat membuat pasokan dari luar tersendat, kalau yang dikembangkan pangan lokal, kesulitan mobilisasi ini bisa sedikit teratasi," ujar Khudori.
Khudori juga mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak memaksakan membuat program pangan lebih monolitik ke beras. Ia menyarankan agar ada ruang yang memadai untuk pangan lokal kembali eksis dan unjuk gigi.
"Di level pusat harus ada political will untuk tidak memaksakan program, termasuk bantuan sosial berbasis beras. Dimungkinkan harus berbasis pangan lokal juga. Tentunya, langkah ini harus diikuti oleh Pemda sebagai upaya untuk mendorong cadangan pangan dengan pangan lokal," ujarnya.
"Jika sinergi ini terjadi, harusnya ada keyakinan pelan tapi pasti pangan lokal akan kembali eksis. Tentunya ini perlu kerja intens di lapangan, pemberdayaan tiada lelah, dan langkah-langkah berkesinambungan, bukan hanya program yang sifatnya proyek," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bencana kelaparan di dua distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, terjadi karena cuaca dingin dan faktor keamanan. Dia pun telah meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengawal pengiriman bantuan ke wilayah tersebut.
Presiden menyatakan daerah tersebut saat ini sedang dilanda cuaca dingin. Hal itu, menurut dia, tak lepas dari posisi wilayah itu yang berada di ketinggian.
"Problemnya supaya tahu, itu ada daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh," kata Jokowi di Jakarta, Senin (31/7). (Z-5)
Teknologi ini untuk memantau perkembangan tanaman padi. Metodenya adalah memasang kamera CCTV pada tower khusus di lahan sawah.
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui partisipasi aktif dalam program Gerakan Pangan Murah.
Dari sumber pendanaan yang selama ini terjadi untuk infrastruktur air, 90% masih dikeluarkan dari dana pemerintah, sementara partisipasi swasta baru sekitar 2%.
Komoditas yang menjadi fokus dalam penyusunan NBM antara lain beras, jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, sayur dan buah lokal, daging ayam
SEBAGAI upaya memperluas jangkauan produk protein hewani ke wilayah penyangga Jakarta, Perumda Dharma Jaya (DJ) resmi menggandeng PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM).
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
WFP PBB mengatakan hampir sepertiga penduduk Gaza harus menahan lapas.
BAYI-BAYI yang tinggal tulang dan kulit akhirnya meninggal karena ibu mereka terlalu kelaparan untuk menghasilkan susu.
KEMENTERIAN Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 95 warga sipil tewas akibat tembakan militer Israel dalam 24 jam terakhir saat sedang menunggu bantuan di lokasi distribusi.
PBB kembali mendesak pencabutan blokade yang diberlakukan Israel atas wilayah Gaza dan menekankan pentingnya akses untuk pengiriman bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved