Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menyampaikan pendidikan anak usia dini (PAUD) harus dijadikan sebagai pendidikan formal dan menjadi syarat masuk sekolah dasar (SD).
Dengan menjadikan PAUD sebagai sekolah formal dan pendidikan jenjang, Cecep mengatakan hal itu dapat menangani masalah seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara PAUD swasta dan negeri yang dikelola pemerintah. Belum lagi terkait metode pembelajaran di sebagian besar PAUD yang masih monoton, konvensional, kurang kreatif dan interaktif. Cecep menilai, masih banyak hal yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan di tingkat PAUD.
“Saat ini, kalau dilihat dari data statistik, mayoritas sekolah PAUD yang ada di Indonesia masih didominasi oleh swasta dan itu banyak yang berbayar, tahu sendiri kalau swasta. Jumlah PAUD juga didominasi siswa swasta, tenaga pendidiknya di swasta. Artinya masih minim jumlah guru yang berstatus PNS. Kemudian juga banyak guru-guru yang belum memiliki kualifikasi S1 dan belum mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Itu juga problem tersendiri,” jelas Cecep kepada Media Indonesia, Selasa (25/7).
Baca juga: Tingkatkan Peran Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak Bangsa
Cecep juga menyarankan agar adanya revisi UU Sisdiknas yang menempatkan PAUD sebagai pendidikan prasekolah, pendidikan jenjang selain sebagai pendidikan formal. Selain itu juga perlu ada revisi yang dapat menyebutkan bahwa status guru PAUD dijadikan PNS atau ASN.
“Sejauh ini saya melihat pemerintah kurang perhatian ke PAUD. Padahal penanaman karakter, sikap, perilaku anak, sebetulnya di usia emas itu ya diawali ketika usia PAUD.
Baca juga: Dirundung Teman, Bocah SD di Kuningan Setahun Mengurung Diri
Sementara itu, Penasihat PP Himpaudi, Netti Herawati juga menuturkan saat ini Indonesia baru melayani sekitar 35 persen pendidikan anak usia dini. Dalam beberapa tahun terakhir, kata Netti, angka partisipasi kasar (APK) anak PAUD juga terus menurun.
“Tantangan terbesar kita saat ini itu ya. APK terus menurun. Lalu mutu pembelajaran dari directing teaching menjadi non-direct teaching. Kemudian pendidikan itu harusnya holistic education terhadap enam aspek perkembangan yaitu fisik, spiritual dan moral, teknologi dan artistic, kognitif, memahami lingkungan dan komunitas serta kemampuan afektif yang memengaruhi perasaan dan emosi,” jelas Netti.
Netti juga menyinggung kapasitas guru PAUD baik yang formal dan non formal yang masih banyak di bawah standar. Ia meminta agar pemerintah memastikan semua guru PAUD bekerja professional, bukan hanya di lingkup sekolah TK.
“Harus ada pengakuan juga atas profesi guru PAUD. Lalu perlu ada bridging PADU dengan seluruh jenjang di atasnya. Tidak lupa juga harus ada keterlibatan orangtua,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program sekolah swasta gratis dengan menambah jumlahnya menjadi 103 sekolah pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Guru kelas 1 UPTD SDN Sawah 01, Mulyani, mengungkapkan dirinya telah mengabdikan diri mengajar di sekolah tersebut selama lebih dari 30 tahun.
Wali kota memerintahkan adanya audit terhadap sistem pengawasan fisik maupun non-fisik guna memastikan tidak ada lagi celah bagi tindakan menyimpang di lingkungan sekolah.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar, mengajak anak-anak Indonesia untuk berempati dan peduli kepada masyarakat yang terdampak bencana Sumatra.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan 120 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kepada sekolah jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Singkawang
Pelajar sekolah dasar (SD) di tiga desa yang berada di Morowali Utara yaitu Desa Bunta, Bungintimbe, dan Tanauge mendapatkan bantuan sepatu dan tas sekolah
Di tengah derasnya arus teknologi, perhatian pada tulisan tangan terasa seperti langkah mundu
Bangsa kita telah mengalami sejarah panjang bagaimana memosisikan ujian sebagai bagian dari evaluasi hasil belajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved