Pola Asuh yang Salah Bisa Sebabkan Anak Obesitas

WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan pola asuh keluarga pada anak menjadi salah satu penentu apakah anak mengalami obesitas atau tidak.

Pada dasarnya anak membutuhkan gizi yang seimbang yang ada saat lahir hingga usia 5 atau 6 bulan biasanya diperlukan ASI, jika berat badannya tidak naik maka diberikan makanan tambahan. Yang potensial gemuk adalah diberikan susu formula dari awal dan tidak diberikan ASI eksklusif sehingga memicu berat badan lebih besar.

"Kalori yang terkandung dalam susu formula lebih besar dibandingkan dengan kalori yang ada pada ASI. Apalagi jika dipengaruhi dengan faktor genetik dari orang tua yang sudah memiliki gen obesitas bisa menentukan anak itu bisa ikut obesitas," kata Dante dalam dialog FMB9 secara daring, Senin (24/7).

Baca juga: Smart Eater, Bijak Sebelum Makan untuk Cegah Obesitas

Pola asuh di dalam keluarga juga berpengaruh pada berat badan anak yang berlebih.

"Jika hiburan di keluarganya hanya makan maka anaknya akan mudah gemuk, sehingga pola hiburan tidak makan perlu dialihkan ke aktivitas fisik," ujarnya.

Baca juga: Cipto, Tukang Ojek dengan Obesitas 200 Kg Asal Tangerang Meninggal di RSCM

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM Rita Endang menegaskan seluruh makanan kemasan wajib memiliki label yang menampilkan informasi nilai gizi dan wajib mencantumkan gula, garam, lemak jenuh, total lemak dan sebagainya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui konsumsi gula pada produk tersebut.

"Secara standar anak usia 7-12 tahun adalah 2150 kkal jadi itu wajib untuk produk kemasan dari industri atau pun produk produksi usaha mikro kecil, jadi itu wajib dibuat dalam produk," katanya.

Diketahui batas seseorang mengonsumsi gula per hari yaitu 50 gram atau 4 sendok makan. Selain nilai produk, perlunya pengawasan orang tua terhadap asupan anak juga harus dilakukan sehingga edukasi terkait pencegahan obesitas pada anak harus dipahami setiap orang tua.

"Kita juga perlu edukasi terus menerus yang diberikan bukan hanya masyarakat tetapi advokasi kepada pemerintah daerah hingga kader. Bukan hanya itu tapi juga pelaku usaha terkait informasi nilai gizi," pungkasnya. (Iam/Z-7)