Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta, Rabu (5/7). Pertemuan itu membahas tentang penguatan SDM aparatur di lingkungan Kemensos hingga percepatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang salah satu fokusnya adalah penanggulangan angka kemiskinan dengan melibatkan lintas kementerian dan pemda.
“Hari ini (kemarin) kami kedatangan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kita berbicara komprehensif bagaimana penanganan problem sosial ke depan kita tangani dengan baik. Apa yang sudah sangat baik dijalankan Bu Risma, kami yakin ke depan bisa terus ditingkatkan,” jelasnya.
Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, Kementerian PANRB telah menetapkan Reformasi Birokrasi Tematik yang dibagi ke dalam empat kluster, yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Percepatan Prioritas Aktual Presiden, serta Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Saat ini reformasi birokrasi difokuskan tidak lagi hanya mengurusi masalah tata kelola administratif, namun diarahkan mengejar dampak yang dirasakan rakyat, termasuk soal kemiskinan.
Baca juga: Mensos Komitmen Berantas Kemiskinan yang Jadi Akar Kasus TPPO
Untuk mengakselerasi penanganan persoalan kemiskinan dan sejumlah tugas Kementerian Sosial, diperlukan SDM yang mumpuni hingga daerah pelosok. Oleh karenanya Anas juga mendukung penguatan SDM hingga ke balai-balai dibawah Kementerian Sosial di seluruh Indonesia.
“Misalnya di Balai-Balai milik Kementerian Sosial yang memerlukan SDM kesehatan karena juga menjadi tempat bagi warga yang memiliki problem kesehatan disamping problem sosial,” ujar Anas.
Selain itu, Anas juga mengapresiasi kenaikan indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemensos. “Ada banyak progres yang layak diapresiasi terkait SAKIP dan reformasi birokrasi di Kemensos,” ucapnya.
Baca juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Ini Sejumlah Program Strategis Kemenkop UKM
Sementara itu Rismaharini mengatakan bahwa terdapat beberapa pembahasan yang dilakukan dengan Menteri PANRB beserta jajaran seperti sektor kelembagaan serta SDM di lingkungan Kementerian Sosial.
Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa jumlah penduduk yang semakin banyak juga berpengaruh terhadap besarnya masalah sosial. Ditambah dengan letak geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam hal penanganan sosial. Namun demikian berbagai upaya terus dilakukan seperti penguatan SDM di lingkungan Kemensos terutama yang bertugas di wilayah pelosok. (Z-6)
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan pengalaman yang luar biasa bagi para praja untuk mendapat knowledge baru terkait birokrasi dari Menteri PANRB.
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
Kemenpan-RB tengah berdiskusi mengenai gaji ke-13 dan ke-14 ASN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.
MenpanRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa proses perpindahan para aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlangsung pada Januari 2025.
Saat ini Kemenpan-RB memangkas tahap penggunaan aplikasi-aplikasi publik milik pemerintah daerah.
Kementerian PAN-Rebiro juga telah membuat skenario, bahwa bila tower apartemen diisi dengan berbagi kamar/ sharing, maka akan bisa dipindahkan 3.200 ASN pada bulan Oktober
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved